Kesepakatan Militer AS-Papua Nugini Ditujukan ke Cina

Amerika Serikat mengumumkan perjanjian militer baru dengan Papua Nugini, negara kepulauan Pasifik terpadat, pada 22 Mei 2023.

Kesepakatan itu terjadi tak lama setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana untuk mengunjungi negara pulau kecil itu - presiden AS pertama yang melakukannya. Namun, negosiasi anggaran yang terus berlanjut di AS membuat Biden membatalkan rencananya pada 17 Mei.

Rincian perjanjian militer akan diumumkan selama beberapa bulan ke depan -- tetapi pejabat pemerintah AS dan Papua Nugini mengatakan bahwa kesepakatan itu difokuskan untuk mendukung pasukan pertahanan Papua Nugini dan meningkatkan stabilitas regional.

China tidak disebutkan secara eksplisit dalam pengumuman kesepakatan, tetapi kami akan lalai jika gagal mencatat hubungannya.

Kami adalah ahli dalam kerja sama keamanan AS dan baru-baru ini menerbitkan sebuah buku tentang penyebaran militer AS di luar negeri. Di dalamnya, kami membahas bagaimana komitmen AS terhadap negara-negara yang lebih lemah menguntungkan AS dan bagaimana persaingan geopolitik yang lebih luas dengan China penting bagi kerja sama militer AS.

Relevansi Papua Nugini

Sebuah kapal perang Australia terlihat di lepas pantai Papua Nugini pada tahun 2018.  (Ness Kerton/AFP via Getty Images)

Anggaran belanja militer 2023 yang diusulkan Amerika Serikat lebih dari 8.400 kali pengeluaran militer tahunan negara pulau itu.

Papua Nugini memiliki sejarah panjang penjajahan. Pemerintah Inggris mengambil alih kendali atas bagian tenggara pulau New Guinea secara keseluruhan pada akhir 1800-an, sementara Jerman mencaplok bagian utara.

Australia kemudian mengambil alih kendali Papua Nugini pada awal 1900-an. Papua Nugini memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Bagian barat pulau ini disebut Papua dan merupakan bagian dari Indonesia.

Papua Nugini juga berfungsi sebagai lokasi strategis bagi AS di masa lalu.

Selama Perang Dunia II, misalnya, Papua Nugini adalah tempat kampanye panjang dan berdarah yang diperjuangkan oleh Amerika dan Australia melawan militer Jepang, yang telah menduduki bagian-bagian pulau itu.

Tentara AS memimpin kendaraan militer melalui perairan lepas pantai Papua Nugini pada bulan Desember 1943, selama Perang Dunia II. Angkatan Laut AS/Ge

Beberapa orang Papua telah menyatakan keprihatinan tentang kemerdekaan mereka setelah pengumuman kesepakatan militer AS. Mahasiswa Papua telah memprotes perjanjian tersebut, meminta kejelasan lebih lanjut tentang rincian pakta tersebut.

Saat ini, Papua Nugini tetap berlokasi strategis. Siapa pun yang memiliki akses militer ke Papua Nugini dapat dengan mudah mencapai Australia, sekutu utama AS, melalui udara atau laut, tanpa perlu mengisi bahan bakar.

Dan dukungan dan pelatihan militer Amerika Serikat ke Papua Nugini sendiri bisa menjadi cara lebih lanjut bagi militer AS untuk mendapatkan pengaruh di pulau itu dan mengubah kebijakan militer agar lebih sejalan dengan AS.

Siapa yang diuntungkan dari kesepakatan itu?

Seorang prajurit Angkatan Udara Filipina berlari selama latihan gabungan angkatan udara AS-Filipina pada Mei 2023. Foto: Ezra Acayan / Getty Images vi

Apa yang diperoleh AS dari mendukung negara yang lebih kecil dengan militer kecil mungkin tidak segera tampak jelas.

Tetapi sementara Papua Nugini adalah negara kecil, penting dari posisi geografis dan diplomatik, mengingat kedekatannya dengan Indonesia, Australia dan Kepulauan Solomon.

Memang, AS memiliki perjanjian keamanan dan kemitraan dengan puluhan negara -- seperti Kolombia dan Kenya -- yang memiliki militer lebih lemah dan lebih sedikit uang daripada AS.

Kami telah lama mempelajari pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan ketika AS bermitra dengan negara yang lebih kecil dan menemukan bahwa kedua negara mendapat manfaat.

Ketika AS memberikan bantuan militer ke negara lain, terlepas dari kekayaannya, tempat itu umumnya cenderung menghabiskan lebih sedikit untuk pertahanannya sendiri.

Satu-satunya pengecualian untuk itu adalah ketika AS memberikan uang untuk mendukung militer di negara-negara yang merupakan bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) -- dalam hal ini, negara-negara dapat menanggapi bantuan AS dengan membelanjakan lebih banyak untuk militer mereka juga, karena kepentingan bersama.

Tapi ada juga beberapa pamrih.

Beberapa sarjana berpendapat bahwa kekuatan militer yang lebih kecil seperti Papua Nugini menyerahkan kedaulatan atau otonomi atas kebijakan luar negerinya dengan imbalan dukungan AS.

Dalam hal ini, AS menukar uang dengan Papua Nugini untuk menyelaraskan keputusannya dengan AS, bukan China. AS mendapat komitmen dari Papua Nugini untuk membuat keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan AS dan kurang menguntungkan China.

Kompetisi AS-Cina

AS dan China jelas terlibat dalam persaingan satu sama lain atas kekuatan militer, politik dan ekonomi.

AS bisa dibilang kekuatan global yang dominan, tetapi kekuatan dan pengaruh China terus meningkat di Asia dan Afrika, karena telah membuat perjanjian militer dengan negara-negara seperti Kepulauan Solomon, Djibouti dan Thailand.

Ada beberapa insiden yang baru-baru ini meningkatkan ketegangan antara AS dan China. 

Sementara kesepakatan AS-Papua Nugini mungkin datang dengan manfaat keamanan bagi kedua negara, protes universitas yang berkelanjutan di pulau itu menyoroti bahwa tidak semua orang di negara itu menginginkan keterlibatan AS - atau risiko melepaskan kemampuan negara itu untuk membuat keputusan, terlepas dari tekanan militer luar.

Berdasarkan penelitian kami, kami berpikir bahwa peningkatan transparansi pada kesepakatan dapat meredakan beberapa kekhawatiran ini dan membuatnya lebih mungkin berhasil.

Sumber berasal dari: Asiatimes.com tanggal 27 Mei 2023  

Michael A Allen, Profesor Ilmu Politik, Universitas Negeri Boise; Carla Martinez Machain, Profesor Ilmu Politik, Universitas di Buffalo, dan Michael E Flynn, Profesor Ilmu Politik, Kansas State University