3. Mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk mengatur urusan Desa agar di tangani oleh satu naungan Kementrian yang tidak tergabung dengan urusan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini di pandang penting karena implementasi UU No. 6 Tahun 2014 selama ini tidak berjalan efektif yang diakibatkan dualisme kepentingan sektoral.
4. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan agar Menteri Desa bukan berasal dari unsur partai Politik namun berasal dari kalangan profesional dan praktisi Desa, sehingga di harapkan desa dapat otonom, independen tanpa adanya campur tangan elite golongan atau partai politik yang melunturkan semangat dan roh UU Desa.
5. Menyerukan dan menuntut mantan Menteri Desa Marwan Jafar agar ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus ini dengan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya bahwa terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam lingkungan Kementerian Desa PDTT pada saat di pimpinnya.
6. Mendorong BPK, bekerjasama dengan BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit investigatif di Kementerian Desa PDTT tentang proses rekrutmen di seluruh provinsi di Indonesia.
7. Meminta KPK untuk lebih serius menangani kasus OTT pejabat kemendes dengan auditor BPK dan melakukan pengembangan/pendalaman penyelidikan terhadap LHP BPK RI di Kemendes, PDTT.
8. Menyerukan kepada seluruh anggota BNPD, penggiat desa, praktisi desa, dan elemen masyarakat yang concern terhadap issue desa untuk melakukan sharing informasi, mengkaji temuan dan masalah implementasi UU Desa khususnya yang berkaitan langsung dengan Kementrian Desa PDTT dalam ruang-ruang publik serta sosial media sebagai sebuah gerakan perubahan untuk mengawal implementasi UU Desa bebas dari kepentingan politik praktis.
Jakarta, 29 Mei 2017
Â
[caption caption="BNPD"]
