Pemulihan Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Perekonomian global mengalami krisis yang cukup parah akibat badai pandemi COVID-19. Indonesia pun termasuk salah satu negara yang terkena dampak krisis ekonomi yang bisa dibilang cukup parah. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia bertumbuh negatif, jumlah pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. 

Apabila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2019 yang mencapai angka sebesar 5,07%, pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami pelemahan yang hanya mencapai sebesar 2,97%.

Meskipun begitu, melihat kontraksi pada tahun 2020 akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang berguna memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Pemerintah yakin bahwa jika kebijakan yang dikeluarkan dan dilakukan dengan kerjasama yang baik, maka apa yang diharapkan akan memberikan sebuah hasil yang baik demi pulihnya perekonomian di Tanah Air. 

Tentunya hal-hal kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun juga harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah harus berperan strategis dalam mendorong kenaikan atau efektivitas pemulihan perekonomian. Pemerintah Daerah memiliki tolak ukur untuk memajukan perekonomian dengan sebuah kebijakan yang telah dibentuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, ada beberapa faktor kunci pulihnya perekonomian di Tanah Air pasca pandemi COVID-19.

Pertama, memaksimalkan terbukanya jumlah lapangan pekerjaan dalam sektor potensial seperti sektor digital dengan pembangunan sebuah kapasitas dan keterampilan yang relevan.

Kedua, mendorong produktivitas guna menciptakan nilai tambah pada sektor tertentu yang menjadi sumber pertumbuhan perekonomian yang baru.

Ketiga, menciptakan sebuah ekosistem untuk bumi yang layak dihuni, kemudian mendorong lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Di lain sisi dari pandangan seorang pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menyampaikan, bahwa pandemi COVID-19 telah membuka sebuah kotak pandora atau fakta yang menunjukkan struktur riil ekonomi Indonesia yang rapuh. Krisis kali ini bukan seperti krisis The Great Depression yang dipicu oleh sektor keuangan. 

Ia menilai bahwa masalah yang melanda perekonomian Indonesia didukung oleh faktor domestik. Oleh sebab itu, cara menyembuhkan krisis ekonomi harus menggunakan sebuah pola pikir yang baru, lintas disiplin dan melibatkan semua kepentingan.

Kemudian ditambah lagi oleh pakar Politik Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah yang mengatakan, bahwa akibat fenomena pandemi COVID-19, Indonesia diproyeksikan sebagai negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar keempat di dunia pada tahun 2030 kembali sebagai negara yang memiliki penghasilan menengah ke bawah, sejalan dengan turunnya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik dinilai masih sangat kuat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Hingga triwulan pertama tahun 2022, perbaikan ekonomi di Indonesia terus berlanjut yang didukung oleh peningkatan konsumsi, investasi non-bangunan dan lain sebagainya. 

Efek dari meningkatnya pertumbuhan sektor yang berorientasi dalam negeri memiliki kecondongan semakin besarnya jumlah defisit neraca perdagangan.

Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam berbagai aspek untuk memajukan perekonomian Indonesia. Pada saat ini Pemerintah sangat fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Tidak hanya itu, Pemerintah juga turut serta menggandeng Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter tersebut. 

Semua kebijakan yang telah dirancang Pemerintah Pusat bertujuan agar output pendapat pada Produk Domestik Bruto (PDB) dapat kembali seperti awal dan mengalami sebuah peningkatan yang signifikan, dan tujuan lainnya yaitu agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan berkurangnya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.