Transformasi Tipologi Partai Politik

Partai massa identik dengan partai nasionalis dan partai kader identik dengan partai berbasis agama. Tidak dapat kita temukan partai kartel dan partai catch all. Karena euphoria kemerdekaan dan fase pembentukan negara Indonesia menjadi pertarunagn ide, gagasan, dan dukungan dari lapisan masyarakat yang di wakili oleh partai politik

Memasuki masa orde baru, sistem pemerintahan yang militeristik, otoriter, dan kontra dengan kebebasan pendapat, membuat sistem multi partai diindonesia cenderung homogen. Partai yang ada cenderung dalam komando pemerintahan. Maka dapat dikatakan dalam fase ini tidak ada peran partai politik meskipun golkar menjadi partai politik yang berkuasa selama 32 tahun.

Runtuhnya orde baru dan masuknya era reformasi membuat harapan kembalinya pemilu 1955 di pemilu 1999. Hal tersebut terbukti dengan banyak nya partai politik dan 48 partai peserta pemilu. Nyatanya dalam berbagai pandangan, ilmuwan politik menganggap pemilu 1999 menjadi Qua vadis reformasi. Partai adaptasi, hampir seluruh bentuk tipologi partai ada disana. Partai massa, partai kader, partai cacth all, dan partai kartel.

Memasuki masa desentralisasi dengan adanya pemilihan langsung dari masyarakat. Dan mengusung sistem pemilu proporsional terbuka partai politik dituntut melalui anggota partai menggaet suara person by person. Kedaulatan rakyat didapat dengan mendatangi 1 demi satu masyarakat dan menghibahkan keinginan pribadi masyarakat yang heterogen. Masyarakat mendapatkan peluang untuk  menjadi pemilih rational choice karena memilih bedasarkan benefit yang akan didapatkannya. 

Sedangkan partai politik mendapatkan suara real dari masyarakat yang dibantu secara materi olehnya. Fase ini terjadi di antara pemilu 2009 sampai puncaknya di 2019. hampir dalam fase ini bisa dilihat bentuk koalisi partai politik berubah dari hari kehari. Karena yang diikat dalam persengkokolan partai bukanlah kesamaan visi dan ide. Tapi sama halnya pengusaha yang membuat akta perusahaan dengan patungan modal uang. 

Dampak dari partai ini terlihat di era 2012 sampai saat ini dan kemungkinan di era pemilu kedepan. Dimana untuk mendapatkan pembiayaan politik, partai membutuhkan peluang memanfaatkan anggaran publik untuk masuk kedalam kas nya. 

Hal ini tercermin dari aktor aktor partai politik yang tertangkap tangan mendapatkan fee dalam project pemerintah dari anggaran publik. bahkan secara telanjang dikatakan bahwa pejabat publik yang berasal dari partai adalah ATM partai untuk pembiayaan partai dengan konsep tipologi catch all ini. 

Berbondong bondong secara halus, dalam membahas anggaran publik, partai cenderung mencari apa yang bisa diolah oleh kelompoknya. Ini merubah transformasi partai menjadi tipologo kartel semua berorientasi untuk get money dalam pengisian jabatan publik.

dokpri

Ke depan lingkaran setan transformasi ini harus diputus dan dikembalikan dalam hakikat keberadaan partai politik. Partai esensinya adalah komunitas masyarakat. Sama halnya komunitas skateboardis, yang isinya orang yang hobby bermain skateboard. 

Partai politik adalaha kanal elemen masyarakat yang memiliki kesamaan ide dalam berbangsa dan bernegara. Maka dengan kesamaan itu, orang yang didalam nya harusnya volunterisme. Yang bersedia memperjuangkan ide dan gagasan untuk menjadi sumbangsih ide dan gagasan. Yang kemudian untuk kebutuhan sehari hari dan operasional partau berasal secara resmi dari anggaran negara. Dan diberikan sebagai bentuk mitra pemerintah. Dan anggaran yang dapat dioperasionalkan oleh partai adalah anggaran tersebut. 

Lantas pertanyaannya, jika kurang, anggaran untuk menservice masyarakat. Dari mana uangnya? jawabannya partai tidak perlu menservice masyarakat. Yang perlu dan wajib, partai politik wajib memastikan masyarakat terservice dengan baik oleh pemerintah. Mudah- mudahan dengan gagasan ini, lingkaran setan transformasi tipologi partai terhenti. Dan cukup adanya partai massa dan partai kader. Pertarungan antara hegemoni dan dominasi. Dan tercapainya tujuan utama partai politk, membangun sistem politik yang terbuka, demokratis untuk pembangunan bangsa dan negara.