Kerjasama Pemerintah – Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Bali Mandara

Jalan merupakan salah satu media utama yang dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur jalan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Jalan juga dapat membantu memberikan masyarakat aksesbilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan pergerakan untuk bekerja, berbelanja ataupun berwisata sehingga kebutuhan akan infrastruktur jalan merupakan aspek penting untuk kesejahteraan masyarakat di dalam suatu wilayah. 

Bali memiliki luas wilayah sebesar 5.636,66 km2 atau hanya 0,29% dari luas wilayah Indonesia. Pulau ini menjadi destinasi utama pariwisata yang ada di Indonesia. Banyak wisatawan asing berdatangan ke Bali untuk berwisata maka dari itu kebutuhan akan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan di Provinsi Bali ini. Kebutuhan jalan tol yang menjadi penghubung antar daerah di Bali yang berguna untuk mempercepat aksesbilitas masyarakat menjadi bagian penting dalam mengembangkan Bali. Jalan tol dapat diartikan sebagai suatu jalan alternatif bebas hambatan, yang berbayar sesuai dengan tarifnya, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Jalan tol Mandara berbeda pada jalan tol yang biasanya terdapat di Indonesia, Jalan Tol ini dibangun di atas laut yang menghubungkan Wilayah Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai, dan Benoa.

Jalan tol ini bernama “Bali Mandara” ini, memiliki panjang  total 10 km. Jalan tol ini mulai dikonstruksi sekitar bulan Maret 2012 dan selesai sekitar bulan Mei 2013. Setelah itu,  diresmikan pada tanggal 23 September  2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai beroperasi sejak tanggal 27 Septermber 2013. Berdasarkan Resume Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan di Provinsi Bali Semester II Tahun 2012 pada tanggal 23 Januari 2013, pembangunan Jalan Tol terbagi dalam 4 (empat) paket, yaitu:

1. Paket 1 (STA 0+000 – STA 2+970) (Main Road) dan persimpangan sebidang Jalan Ngurah Rai.
2. Paket 2 (STA 2+970 – STA 5+308) (Main Road).
3. Paket 3 (STA 5+308 – STA 6+092) (Main Road), Simpang Susun Ngurah Rai, Jalan akses Ngurah Rai (STA 0+000 – STA 1+597), dan persimpangan sebidang Jalan Ngurah Rai.
4. Paket 4 (STA 6+090 – STA 8+122) (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran akses pelabuhan (STA 0+000 – STA 2+200), dan persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai Bypass.

Pembangunan jalan tol Nusa dua - Ngurah rai - Benoa ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan tranportasi yang berasal dari bandara Ngurah Rai menuju kawasan wisata di Bali dan sekaligus untuk mendukung kegiatan KTT APEC 2013 yang dilaksanakan di Bali.

 

Pembangunan jalan tol di Bali merupakan salah satu upaya untuk mendukung masterplan program percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dirancangkan oleh pemerintah pusat. Jika ditinjau lebih detail lagi, MP3EI terbagi menjadi 6 koridor, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Papua-Maluku dengan 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Hal ini dapat dilihat  bahwa rencana pembangunan ekonomi nusantara disesuaikan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing masing wilayah. Berikut merupakan tabel ketetapan pemerintah pusat mengenai program percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (MP3EI):

Dalam penetapan MP3EI, Provinsi Bali ditetapkan sebagai Gerbang untuk kawasan yang berorientasi pada pariwisata dan sebagai suplai makanan nasional. Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara ini lebih ditunjukan untuk menunjang kawasan pariwisata, karena apabila dilihat dari fungsinya yang mengubungkan antara Bandara Ngurah Rai ke Nusa dua serta Benoa yang merupakan salah satu destinasi wisata yang dimintai oleh wisatawan lokal ataupun asing. Dan jika dilihat dari pola pergerakannya, tol Mandara ini menghubungkan antara gebang masuk utama Pulau Bali yaitu Bandara Ngurah Rai ke segala penjuru yang ada di Pulau Bali termasuk Nusa dua dan Benoa. Setelah berhasil lolos dari krisis ekonomi global pada tahun 2008 menambah motivasi Indonesia ini untuk lebih cepat merealisasikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI pada tanggal 27 Mei 2011 lalu yang berguna untuk memaksimalkan potensi yang ada di suatu daerah yang berguna memajukan ekonomi dalam skala yang lebih makro. 

Lokasi Pengembangan

Ketersediaan infrastruktur jalan yang menjadi penunjang aksesbilitas dalam suatu wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pengembangan suatu wilayah. Kurangnya infrastruktur jalan mendorong pemerintah provinsi Bali untuk memberikan tambahan jalan yang dapat menghubungkan beberapa kawasan penting di provinsi Bali seperti Bandara Ngurah Rai, kawasan pariwisata, pusat pemerintahan Bali ataupun Pelabuhan Gilimanuk sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Pembangunan jalan tol di Bali merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Bali (PAD) yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Bali. Selain itu Pembangunan jalan tol di Bali juga merupakan suatu upaya untuk mendukung masterplan program percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Provinsi Bali dikhususkan untuk menjadi kawasan pariwisata nasional dan sebagai pemasok makanan tingkat nasional.

Provinsi Bali yang terkenal dengan potensi pariwisata di tingkat nasional maupun internasional memilki jalan tol atau jalan bebas hambatan yang melintasi area perairan di Teluk Benoa sepanjang 10 Km. Jalan tol ini menjadi penghubung utama di wilayah segitiga emas Provinsi Bali yaitu Ngurah Rai, Nusa dua dan Benoa. Selain untuk mendukung MP3EI, jalan tol pertama di Bali ini diharapkan bisa meningkatkan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Bali ataupun wiasawatan yang berasal dari luar Pulau Bali dan mengurai kemacetan yang ada disekitar Bandara Ngurah Rai dan Nusa dua, serta memberi manfaat dalam kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol Mandara ini berdiri di atas laut yang dangkal, 2 kilometer di atas tanah (termasuk 10 km), lebar jalannya adalah 26 meter dan tol ini memiliki lajur tambahan selebar 5 meter untuk aksesbilitasi sepeda motor yang melakukan pergerakan dari Bandara menuju beberapa kawasan di Provinsi Bali. Jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang memiliki panjang 10 km menghubungkan kawasan Nusa Dua di selatan Pulau Bali dengan Pelabuhan Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan. Selain itu, jalan tol tersebut langsung tersambung dengan akses Bandara Internasional Ngurah Rai.

Model Kerjasama 

Salah satu kesepakatan APEC ke-24 di Rusia pada bulan September 2012 lalu adalah akselerasi investasi infrastuktur adalah strategi penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik. Namun, seperti kesepakatan itu tidak berlaku secara langsung pada pembangunan jalan tol Bali Mandara ini. Tidak adanya minat investor dalam pembangunan infrastruktur ini sebagai pendukung pariwisata mendorong adanya konsorsium BUMN, mengingat tidak dimungkinkannya penggunaan APBN dalam pembangunan jalan tol ini. Hal ini yang menyebabkan  pembiayaan Jalan Tol Bali Mandara merupakan implementasi dari skema Private Public Partnership (PPP).

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP)   melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah Bali, 7 BUMN, dan beberapa pihak perbankan.. Total keseluruhan investasi konstruksi tol dimaksud mencapai Rp. 2,4 triliun dimana 30% diantaranya berasal dari PT. Jasa Marga dan 70% lainnya berasal dari pinjaman sindikasi perbankan yakni Bank Mandiri, BCA, BRI, BTN dan BNI. Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan oleh PT. Jasamarga Bali Tol yang merupakan konsorsium PT. Jasa Marga dengan 7 (tujuh) BUMN yakni PT. Angkasa Pura I, PT. Pelindo III, PT. Pengembangan Pariwisata Bali, PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya dan Wijaya Karya.

Tipe kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan Tol Bali Mandara adalah Build Operate Transfer (BOT), dimana setelah pihak ketiga yang dalam kasus pembangunan Tol Bali Mandara adalah jajaran BUMN telah menyelesaikan pembangunan, diizinkan untuk mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu 45 tahun. Pengelolaan Jalan Tol Bali Mandara dipercayakan kepada PT. Jasa Marga sebagai pemilik aset terbesar, sehingga dalam tenggang waktu yang sudah disepakati PT. Jasa Marga berhak utnuk mengelola aset tersebut, dan memperoleh keuntungan. Setelah jangka waktu yang disepakati, proyek Jalan Tol Bali Mandara diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Bali yang terkait

Anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan infrastruktur berupa Jalan Tol Bali Mandara sepanjang 10 km ini mencapai 2,4 Triliun dengan spesifikasi angka Rp 2. 391.260.000.000,- untuk pembangunan tolnya saja, dan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 2.282.700.000 (Sumber: Jasa Marga, 2013). Adapun pemegang saham pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT Pelindo III (Persero) (17,58%),  PT Angkasa Pura I (Persero) (8%), PT Wijaya Karya (Persero) (0,4%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1% ), PT Hutama Karya (Persero) (1%), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (1%), Pemerintah Provinsi Bali (8,01%), dan Pemerintah Kab. Badung (8,01%).

  

Pemegang-pemegang saham tersebut bekerjasama dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangunan Jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang tergabung dalam PT Jasa Marga Bali Tol. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, PT Jasa Marga Bali Tol telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 1.622.000.000.000 (Rupiah penuh) termasuk IDC sebesar Rp 117.300.000.000 (Rupiah penuh). Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga Simple Interest Rate ditambah marjin sebesar 5%. Saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp 469.507.288.044 (Rupiah penuh).