Kerjasama Pemerintah – Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Bali Mandara

Model Kerjasama 

Salah satu kesepakatan APEC ke-24 di Rusia pada bulan September 2012 lalu adalah akselerasi investasi infrastuktur adalah strategi penting untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik. Namun, seperti kesepakatan itu tidak berlaku secara langsung pada pembangunan jalan tol Bali Mandara ini. Tidak adanya minat investor dalam pembangunan infrastruktur ini sebagai pendukung pariwisata mendorong adanya konsorsium BUMN, mengingat tidak dimungkinkannya penggunaan APBN dalam pembangunan jalan tol ini. Hal ini yang menyebabkan  pembiayaan Jalan Tol Bali Mandara merupakan implementasi dari skema Private Public Partnership (PPP).

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP)   melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah Bali, 7 BUMN, dan beberapa pihak perbankan.. Total keseluruhan investasi konstruksi tol dimaksud mencapai Rp. 2,4 triliun dimana 30% diantaranya berasal dari PT. Jasa Marga dan 70% lainnya berasal dari pinjaman sindikasi perbankan yakni Bank Mandiri, BCA, BRI, BTN dan BNI. Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan oleh PT. Jasamarga Bali Tol yang merupakan konsorsium PT. Jasa Marga dengan 7 (tujuh) BUMN yakni PT. Angkasa Pura I, PT. Pelindo III, PT. Pengembangan Pariwisata Bali, PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya dan Wijaya Karya.

Tipe kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan Tol Bali Mandara adalah Build Operate Transfer (BOT), dimana setelah pihak ketiga yang dalam kasus pembangunan Tol Bali Mandara adalah jajaran BUMN telah menyelesaikan pembangunan, diizinkan untuk mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu 45 tahun. Pengelolaan Jalan Tol Bali Mandara dipercayakan kepada PT. Jasa Marga sebagai pemilik aset terbesar, sehingga dalam tenggang waktu yang sudah disepakati PT. Jasa Marga berhak utnuk mengelola aset tersebut, dan memperoleh keuntungan. Setelah jangka waktu yang disepakati, proyek Jalan Tol Bali Mandara diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Bali yang terkait

Anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan infrastruktur berupa Jalan Tol Bali Mandara sepanjang 10 km ini mencapai 2,4 Triliun dengan spesifikasi angka Rp 2. 391.260.000.000,- untuk pembangunan tolnya saja, dan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 2.282.700.000 (Sumber: Jasa Marga, 2013). Adapun pemegang saham pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: PT Jasa Marga (Persero) Tbk (55%), PT Pelindo III (Persero) (17,58%),  PT Angkasa Pura I (Persero) (8%), PT Wijaya Karya (Persero) (0,4%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1% ), PT Hutama Karya (Persero) (1%), PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (1%), Pemerintah Provinsi Bali (8,01%), dan Pemerintah Kab. Badung (8,01%).

  

Pemegang-pemegang saham tersebut bekerjasama dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangunan Jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang tergabung dalam PT Jasa Marga Bali Tol. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tanggal 22 Juni 2012, PT Jasa Marga Bali Tol telah memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) Sindikasi Pembiayaan Proyek Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah maksimum kredit sebesar Rp 1.622.000.000.000 (Rupiah penuh) termasuk IDC sebesar Rp 117.300.000.000 (Rupiah penuh). Jangka waktu fasilitas kredit adalah 15 tahun sejak ditandatanganinya akta. Tingkat suku bunga untuk 1 tahun pertama adalah 10%, untuk selanjutnya menggunakan tingkat suku bunga Simple Interest Rate ditambah marjin sebesar 5%. Saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp 469.507.288.044 (Rupiah penuh).