DPP LDII Gelar Musyawarah Penyusunan Program Kerja 2025: Fokus pada Karya Nyata dan Peningkatan SDM

 Jakarta -- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) sukses menggelar Musyawarah Penyusunan Program Kerja 2025 di Gedung Serba Guna Minhaajurrosyidiin, Jakarta, pada 30 November hingga 1 Desember 2024. Acara ini bertujuan merumuskan rencana kerja strategis untuk tahun 2025, yang menekankan sinergi antara program LDII dengan program pemerintah serta delapan bidang pengabdian LDII bagi bangsa.  

Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyatakan bahwa proses penyusunan program kerja kali ini menggunakan pendekatan kombinasi bottom-up dan top-down. "Program dirancang oleh koordinator bidang dan departemen, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, delapan bidang pengabdian LDII, dan program pemerintah. Hasilnya dibahas dalam pleno bersama Dewan Penasehat Pusat (Wanhatpus) sebelum diterapkan," jelas Dody.  

Foto ; ghoni

Evaluasi 2024 sebagai Landasan Strategi Baru

Menurut Dody, musyawarah ini juga menjadi ajang evaluasi keberhasilan program kerja tahun 2024. Ia menekankan pentingnya melihat dampak program LDII terhadap masyarakat sekitar dan sinerginya dengan pemerintah. "Alhamdulillah, program 2024 berjalan baik dengan berbagai dinamika. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk menyusun rencana kerja 2025 yang lebih efektif dan berdampak luas," tambahnya.  

Fokus pada Peningkatan SDM dan Karya Nyata

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa program kerja 2025 akan menitikberatkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan langsung dengan kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. "Pembangunan SDM tetap menjadi prioritas utama. Keberadaan LDII harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat," ujar KH Chriswanto.  

Beliau juga menggarisbawahi pentingnya karya nyata dan kontribusi LDII di tengah masyarakat. "Kami ingin meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. LDII harus menjadi solusi dan membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar," imbuhnya.  

Dukungan untuk Program Pemerintah

KH Chriswanto menambahkan, program kerja 2025 dirancang untuk mendukung dan mempercepat implementasi program pemerintah, terutama yang sejalan dengan delapan bidang prioritas LDII, seperti kebangsaan, keagamaan, lingkungan hidup, dan teknologi. "Kami berharap, melalui program ini, LDII dapat semakin memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.  

Kebijakan Desentralisasi Program Kerja

Menariknya, KH Chriswanto menyebutkan bahwa DPP LDII akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada DPW (provinsi) dan DPD (kabupaten/kota) dalam melaksanakan program di wilayah masing-masing. "DPP akan lebih fokus pada kebijakan strategis, sementara pelaksanaan teknis diserahkan kepada DPW dan DPD sesuai kebutuhan lokal," jelasnya.  

Dengan pendekatan ini, LDII berharap mampu menjalankan program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus memperkuat dampak positif dari berbagai inisiatif yang dilaksanakan.  

Sinergi untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Musyawarah ini menjadi momentum penting bagi LDII untuk memperkuat posisinya sebagai organisasi yang aktif berkontribusi bagi bangsa. Dengan program kerja 2025 yang telah dirumuskan, LDII optimis dapat terus memberikan karya nyata dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.  

"Keberlanjutan program kerja LDII bergantung pada kualitas SDM, sinergi, dan karya nyata. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin LDII dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa," tutup KH Chriswanto. (Ghoni)