Potensi ekonomi Papua pada era digital ini dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akses yang lebih luas terhadap internet dan penggunaan smartphone membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekonomi, seperti e-commerce, pertanian digital, dan industri kreatif. Pemanfaatan teknologi juga dapat mempermudah akses masyarakat Papua ke informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula tantangan kompleks yang harus diatasi. Salah satunya adalah ketidaksetaraan dalam akses teknologi digital antara perkotaan dan perdesaan di wilayah tersebut. Meskipun infrastruktur digital berkembang, masih banyak daerah yang kesulitan terhubung dengan internet, menyebabkan sebagian besar wilayah Papua tidak dapat merasakan manfaat transformasi digital secara merata. Hal ini terlihat dari data provinsi tersebut, di mana 4.946 wilayah tidak memiliki stasiun pemancar, 1.378 wilayah memiliki sinyal telepon seluler yang lemah, dan 3.099 wilayah sama sekali tidak memiliki sinyal telepon seluler. Selain itu, 938 wilayah tidak memiliki sinyal internet untuk telepon seluler. Kesenjangan digital ini dikhawatirkan akan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (BPS Papua, 2022).
Tantangan lainnya yaitu kurangnya literasi digital dan keterampilan dalam teknologi informasidi kalangan masyarakat Papua. Meskipun era digital membuka peluang luas, pemahaman dan keahliandalam memanfaatkan teknologi informasi masih seringkali rendah. Papua menempati kategorisubindeks keahlian TIK dan juga subindeks akses dan infrastruktur TIK yang rendah pada periode 2021--2022 dengan angka masing-masing 4,97 dan 3,38, serta kategori subindeks penggunaan TIK yangsangat rendah di tahun yang sama sebesar 2,18.
Selain itu, Indeks Pembangunan TIK di Papua juga mencatat angka terendah dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 3,22 pada tahun 2022 dengan penurunan dari tahun sebelumnya (BPS, 2023). Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan berdampak negatif pada upaya pembangunan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia yang terampil agar masyarakat dapat mengoptimalkan peluang digital.
Dalam konteks ekonomi, masih terdapat kendala terkait dengan integrasi pasar danpemberdayaan ekonomi lokal. Sejumlah produk lokal di Papua masih menghadapi kesulitan untukmerambah pasar global, sebagian besar karena minimnya konektivitas dan pemahaman tentang strategipemasaran digital. Kesenjangan yang signifikan terlihat dari jumlah daerah yang memiliki produkbarang unggulan dan kemampuan ekspor yang sangat tidak seimbang. Oleh karena itu, langkah-langkahkonkret diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memastikan keterlibatan yang adildalam ekonomi digital.
Komunikasi pembangunan memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan sosialdan ekonomi masyarakat di Papua. Papua menjadi fokus perhatian sejak awal pemerintahan JokoWidodo. Beberapa instruksi dan kebijakan presiden telah dihasilkan untuk mendorong percepatanpembangunan di provinsi paling timur Indonesia. Terdapat tujuh strategi kunci yang diamanatkan olehInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 guna mempercepat pembangunan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat di Papua. Dua di antaranya adalah melibatkan pendekatan pembangunan yangberakar pada budaya, menghormati wilayah adat, dan berfokus pada Orang Asli Papua (OAP) danmenitikberatkan pada wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal seperti pedalaman danpegunungan. (Kompas Klasika, 2019).
RPJMN 2015 -- 2019 memiliki prioritas kegiatan dalam pengembangan Papua di bidang infromasi dan telekomunikasi guna meningkatkan komunikasi pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi, pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI, pendirian Media Center di setiap SKPD, pengembangan jaringan internet, dan pengadaan M-PUSTIKA berupa kendaraan roda dua dan roda empat (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, 2012).
Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan yang mengedepankan inovasi, inklusivitas,harmoni sosial, dan demokrasi lokal dalam pembangunan Papua. Ini termasuk dukungan afirmatifterhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua dan pengimplementasianProgram Padat Karya Tunai (PKT). Pembangunan yang dilakukan pemerintah perlu diketahui olehmasyarakat agar tidak terjadinya konflik, maka dari itu diperlukan strategi -- strategi dalam menjalankankomunikasi pembangunan di Papua.
Strategi komunikasi yang sukses dalam konteks pembangunan tidak hanya berkaitan denganpembuatan pesan-pesan yang dapat berdampak pada target atau audien, tetapi juga melibatkan refleksiterhadap misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang terintegrasi dalam operasi sehari-hari. Oleh karenaitu, strategi tersebut memerlukan artikulasi yang jelas terkaitdengan audiens, kejelasan pesan, dan pemilihan media yang tepat. Keefektifan strategi komunikasiselalu dimulai dengan perencanaan yang solid dan matang, yang merupakan kunci kesuksesan dalammencapai tujuan proyek.
Pertimbangan evaluasi selalu menjadi unsur penting dalam merancang strategi komunikasi,namun seringkali terabaikan. Evaluasi strategi komunikasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan datakuantitatif dan informasi kualitatif. Dalam aspek kuantitatif, kita perlu menilai sejauh mana targetaudiens telah dijangkau melalui berbagai media. Sementara itu, pada aspek kualitatif, kita harus menilaiapakah pesan telah mencapai dampak yang diinginkan pada target audiens. Metode evaluasi ini berlakubaik ketika menggunakan berbagai jenis media maupun dalam berbagai kondisi audiens. Meskipundemikian, mengukur perubahan perilaku pada target audiens menjadi tantangan tersendiri. Komunikasiyang efektif memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menemukan norma-norma barudan mencapai harmoni dalam masa transisi. Dengan mengajarkan keterampilan baru, seperti baca tulis,serta memperkuat aspirasi, masyarakat lebih condong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Hal tersebut juga akan membuat program pemberdayaanmasyarakat di Papua berlangsung dengan baik.
