Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (15/1/2020) kembali mengupdate gagasannya tentang bagaimana nanti bentuk Ibu Kota Baru Indonesia ke publik. Bus elektrik otomatis (tanpa pengendara) bahkan rencananya akan dijadikan moda transportasi masal di ibu kota baru nantinya. Begitu juga dengan kelestarian alam yang dijanjikan akan tetap lestari meskipun ibu kota baru sudah dibangun. Benarkah?
1. Bus Robot. Dalam sambutannya di depan para pengurus baru Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden Jokowi mengatakan, bahwa ia berencana menjadikan ibu kota baru Indonesia nantinya adalah ibu kota pertama di dunia yang transportasi pribadi dan transportasi massalnya merupakan kendaraan elektrik tanpa pengemudi (autonomous vehicle).
Hal itu jelas merupakan potret kemajuan, karena kendaraan elektrik jelas ramah lingkungan, juga kendaraan tanpa pengemudi yang dapat mengurangi risiko kecelakaan. Di negara maju, kendaraan otomatis sudah dikembangkan. Saat ini, di Indonesia transportasi massal tanpa pengemudi (pengemudi otomatis menggunakan komputerisasi) sudah diterapkan dan sejauh ini berjalan baik, seperti MRT di Jakarta dan Kereta Layang di bandara. Ibu Kota baru nantinya bisa benar-benar menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia.
2. Rehabilitasi Hutan. Presiden Jokowi menegaskan dalam rapat terbatas tentang ibu kota baru di istana hari ini, bahwa di ibu kota yang baru di mana terdapat hutan yang rusak akan direhabilitasi. Tentu saja, karena konsep ibu kota baru nantinya adalah "rimba nusa" rimba artinya hutan yang itu berarti ibu kota baru nanti sifatnya green city.
Presiden Jokowi sudah meminta kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menyiapkan 100 hektar lahan di ibu kota baru untuk dihijaukan dengan lebih dari 17 juta bibit tanaman. Suatu gagasan yang baik karena tentu saja, pembangunan yang baik tidak boleh mengorbankan lingkungan. Kelestarian lingkungan perlu menjadi perhatian utama, dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.
3. Anggaran 100 Triliun. Terkait anggaran, Presiden Jokowi juga sudah memperkirakan bahwa anggaran pemerintah (APBN) yang akan keluar untuk membangun ibu kota baru tidak akan lebih dari Rp 100 triliun. Anggaran pemerintah itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, dan gedung-gedung pemerintah. Sementara fasilitas lainnya akan dibiayai oleh swasta melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Hal itu tentu saja tepat, karena pembangunan ibu kota negara tidak perlu menguras kondisi keuangan negara di mana banyak kebutuhan rakyat perlu dipenuhi.
Semakin hari, kita memahami bahwa gagasan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim bukan saja semakin nyata, melainkan semakin maju. Masyarakat menjadi tidak sabar untuk melihat seperti apa wajah ibu kota baru nantinya. Maju Terus Indonesiaku!
