Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam dunia ekonomi global, dan Indonesia tidak terkecuali. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, hingga sektor jasa, mengalami perubahan signifikan. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan dan peluang besar dalam mengadopsi teknologi digital. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite pada 2023, lebih dari 77% populasi Indonesia sudah terhubung ke internet. Namun, ketimpangan dalam adopsi teknologi dan perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, jika dimanfaatkan dengan baik, transformasi digital berpotensi membuka peluang ekonomi yang luar biasa bagi Indonesia.
Salah satu dampak besar dari transformasi digital adalah peningkatan akses dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Pertama, e-commerce telah merubah cara konsumen berbelanja dan mengakses barang. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, telah membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagai contoh, pada tahun 2021, transaksi e-commerce Indonesia tercatat lebih dari 50 miliar dolar AS, dengan prediksi pertumbuhannya yang pesat seiring meningkatnya penetrasi internet. Kedua, sektor fintech, dengan kemunculan platform pembayaran digital seperti OVO, rt, dan GoPay, telah memperluas inklusi keuangan. Dengan adanya platform ini, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan melalui ponsel pintar. Ketiga, transformasi digital juga mempengaruhi sektor logistik dan manufaktur, dengan penerapan teknologi big data dan Internet of Things (IoT) yang memungkinkan efisiensi dalam distribusi barang dan pengelolaan rantai pasokan.
Namun, meskipun ada banyak peluang, ada beberapa masalah yang harus dihadapi Indonesia dalam proses transformasi digital. Pertama, ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sudah mengadopsi teknologi dengan cepat, banyak daerah terpencil dan pedesaan yang masih kesulitan dalam mengakses internet dan teknologi digital. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet sudah mencapai 77%, masih ada wilayah yang tertinggal dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Kedua, terbatasnya literasi digital di kalangan sebagian besar masyarakat. Banyak orang, terutama yang tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata juga menjadi hambatan. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hal ini, seperti program pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), proses tersebut masih berjalan lambat.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dan sektor swasta. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah-daerah terpencil. Ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan internet ke wilayah 3T dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi secara setara. Program seperti "100 Smart Cities" dan "1.000 Startups Digital" harus diperluas dan diperkuat untuk mencakup lebih banyak wilayah di luar kota besar. Kedua, perlu ada peningkatan program pelatihan dan pendidikan digital, terutama bagi masyarakat di daerah yang belum sepenuhnya tersentuh pendidikan digital. Pendidikan digital harus mencakup keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital, memahami e-commerce, serta menggunakan layanan fintech dan aplikasi lainnya. Contoh sukses yang bisa diadopsi adalah inisiatif pelatihan digital yang dilakukan oleh Google, yang telah melatih ribuan UMKM di berbagai daerah. Ketiga, pemerintah dan sektor swasta harus menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi ekonomi digital. Misalnya, memberikan insentif bagi perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan produk dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah-daerah kurang berkembang.
