Seperti yang disebutkan di atas, Kota Probolinggo memiliki 4 SMA Negeri. Letak keempat sekolah ini kurang efektif, dikarenakan letak SMA Negeri 2 Kota Probolinggo dengan SMA Negeri 4 Kota Probolinggo berdekatan. Tempat tinggal murid yang merata tidak sesuai dengan letak sekolah yang kurang merata. Contohnya di Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo. Daerah tersebut terletak terlalu jauh dengan keempat SMA Negeri di Kota Probolinggo. Hal ini tentu merugikan murid yang berdomisili di Kelurahan Mangunharjo. Sehingga murid yang letak rumahnya sedikit jauh susah untuk mendapatkan sekolah negeri.
Secara umum, rancangan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) akan bergantung pada tujuan pemerintah. Rancangan sistem PPDB yang ditujukan untuk mengurangi segregasi akan berbeda dengan yang didesain untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tujuan yang tepat, pemerintah harus terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan. Dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD), pemerintah harus memprioritaskan sistem yang efisien dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Niat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan akses layanan pendidikan memang baik, namun tujuan tersebut seharusnya diikuti dengan kebijakan yang tepat. Di satu sisi, melaksanakan zonasi setelah menunggu infrastruktur pendidikan merata memang bukan pilihan yang tepat. Meski demikian, memaksakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) zonasi yang tanpa persiapan pun bukan keputusan yang bijaksana. Seharusnya, pemerintah melakukan pemerataan secara bertahap.
Pemerataan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) zonasi seharusnya dilakukan secara bertahap dan diiringi oleh dukungan kepada guru berupa pelatihan dan instrumen pembelajaran yang tepat. Selain itu, peningkatan kualitas secara merata dapat dilakukan dengan merekrut, mendidik, dan mendistribusikan guru berkualitas ke sekolah-sekolah yang dinilai masih di bawah standar minimal.
Pembangunan beberapa sekolah negeri baru untuk pemerataan juga diperlukan. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga dapat melakukan alokasi sekolah yang jaraknya berdekatan supaya lebih merata. Hal itu akan memudahkan banyak siswa yang awalnya berdomisili jauh dari sekolah negeri. Selain memudahkan para siswa untuk memasuki sekolah negeri, hal itu juga dapat bermanfaat untuk memudahkan akses mobilitas manusia di Kota Probolinggo dan menambah lowongan pekerjaan untuk pegawai non-PNS di sekolah-sekolah baru tersebut.
Dari berbagai informasi di atas, kita dapat tau cara untuk mengatasi permasalahan sistem zonasi di Kota Probolinggo yang kurang efektif. Semoga pemerintah dapat mengatasi hal itu agar para siswa dapat bersekolah dengan baik dan nyaman. Terima kasih..
