Mohon tunggu...
M.G. Marola
M.G. Marola Mohon Tunggu... -

Peneliti sosek & pelayanan publik, praktisi properti

Selanjutnya

Tutup

Politik

Indonesia, Negara Tanpa Tata

28 Mei 2012   01:42 Diperbarui: 25 Juni 2015   04:42 142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Suatu kebohongan pendidikan yg pernah banyak orang dan saya terima mengenai ketatanegaraan. Dan itu, pekerjaan dan waktu sia-sia bagi guru dan kami sebagai murid.
Herarki Perundang2an yg paling tinggi adalah UUD 45, tentu jaraknya jauh dibandingkan dengan PERDA. Tapi, mengapa pedagang kaki lima hanya untuk sekedar hidup mencukupi kebutuhan dasarnya harus berjibaku dengan satpol PP yang hanya mengantongi surat perintah kebersihan dan ketertiban kota?
Hal lainnya, struktur lembaga negara tertinggi MPR yang tertinggi, jauh dibandingkan dengan bupati/walikota. Tetapi, mengapa setelah jadi ketua MPR dan banyak lagi anggota DPR mau menjadi gubernur ataupun bupati, setelah jadi menteri jadi bupati lagi?
Hal aneh lainnya, misal surabaya, setelah walikota, jd wakil walikota. Yang pasti jabatan adalah kekuasaan adalah legitimasi untuk mengambil uang negara.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun