Mungkin tidak berlebih jika ada anggapan bahwa "ladang" korupsi bukan hanya birokrasi tapi juga legislatif. Mengapa tidak, sudah begitu banyak anggota DPRD dan DPR, dihukum secara bersama-sama, dalam kasus tindak pidana korupsi. Ketika mereka menjadi terperiksa/tertuduh, mereka ramai-ramai beralibi "azas praduga tidak bersalah dan pembunuhan karakter. Anehnya anggota DPR yang terperiksa dan terpidana selalu beranggapan sebagai intrik/permainan politik.
Dengan genggaman hak kontrol, seolah-olah, membuat mereka memata-matai birokrasi agar tidak salah dan tidak korup. Dengan genggaman hak budgeting, seolah-olah, membuat mereka sangat tahu dan faham cara mengalokasikan anggaran negara secara efisien dan efektif. Mungkin banyak kalangan yang terlena, bahwa anggota DPR meruapakan sosok yang bersih, cerdas, santun, dan bersahaja. Tapi, bagi saya dan banyak kalangan yang sering bergaul dengan mereka, hal itu sangat jauh. Dqan hal yang menarik adalah, mereka-mereka yang banyak tampil berpandangan dan berpendapat di berbagai media-malah menuduh anggota DPR linnya--juga memiliki kemewahan tiba-tiba.
Pertanyaan mendasar,  darimana sumber kekayaan mendadak bagi anggota DPR, terutama yangtidak berlatar belakang pengusaha? Bagaimana menjelaskan mereka  tiba-tiba memiliki segudang proyek APBN? Bagaimana menjelaskan mereka tiba-tiba memiliki tanah yang diperoleh sebagai wakaf ? dan seterusnya? Apakah para anggota DPR sekarang ini berani dengan pembuktian terbalik? Saya yakin, pasti tidak. Tapi, apakah mereka mau dikatakan bersih? Saya yakin, pasti ya.
Mari mencermati berbagai kasus. Miasalnya, Kasus Nazaruddin, adalah kasus mark up anggaran sehingga ada bagian yang bisa digunakan dalam proses suap-menyuap, dan lahir dari perselingkuhan pembahasan anggaran. Terlepas Waode bersih atau tidak--tapi setidaknya mereka pernah melibatkan diri dalam lobi anggaran--, juga adalah bagian dari hak anggaran DPR yang menjelama menjadi kesewenang-wenangan dalam memperlakukan anggaran negara. Kasus Cek perjalanan anggota DPR, diadakan, karena kekuasaan DPR menentukan pejabat BI.
Singkatnya, kekuaaan DPR yang begitu besar,  kondisi mereka yang tidak bersih, sangat mungkin mereka akan sangat aktif menentukan pejabat yang bisa berselingkuh dengan mereka.
Terakhir, apakah semua anggota DPR kotor? Tentuk tidak, masih ada yang baik, cerdas, dan bersih secara personal.  Lembaga DPR sebagai lembaga yang mulia sudah seyogyanya kita harapkan sebagai Hulu Pemberantasan Korupsi bukan Hulu Korupsi. Peninjauan kembali hak-hak DPR dan anggota DPR mungkin menjadi penting. Demikian pula, peninjauan ulang mekanisme pembahasan anggaran akan menjadi penting dalam pencegahan permainan birokrasi-DPR dalam penetapan anggaran.
