Peran Hukum dalam Perlindungan Privasi di Media Elektronik

Gambar diambil dari : tek.id

Saat ini Internet terhubung ke hampir 200 negara. Sifat jaringan yang terhubung secara global telah membuatnya sangat jelas bahwa aktivitas kejahatan dunia maya tidak dapat ditangani secara efektif oleh masing-masing negara atau bahkan sekelompok negaraMedia sosial menjadi kombinasi dari aplikasi dan situs web yang dirancang untuk meningkatkan berbagi informasi dan jaringan online,YouTube, Snapchat, Twitter, WeChat, Facebook, WhatsApp, dan Instagram adalah beberapa aplikasi media sosial populer yang umum digunakan di seluruh dunia.Hal-hal bisa salah di dunia maya. Ada penipuan, penguntitan, virus, pencurian langsung, dan banyak lagi. 

Dan sementara dunia online masih tidak seberbahaya dunia fisik, ada baiknya untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap viktimisasi. Kejahatan dunia maya memanifestasikan dirinya sebagai pelanggaran keamanan data, dan banyak lagi. Penggunaan media sosial yang sangat besar, kepentingan strategis, dan keamanan nasional dapat memiliki efek buruk. 

Sayangnya, Media Sosial telah menjadi outlet pilihan bagi penjahat dunia maya untuk melakukan tindakan kotor mereka. Penjahat dunia maya mengizinkan pengguna forum jejaring sosial untuk mengakses data mereka, seperti alamat, jenis kelamin, usia, dan nomor telepon.

Dalam lima tahun terakhir tercatat bahwa masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar akan privasi data pribadi mereka sejak data pribadi mereka dikumpulkan, didistribusikan dan disebarluaskan tanpa persetujuan mereka sebelumnya baik oleh pemerintah maupun bisnis dan co-venture mereka. Dikatakan bahwa meskipun sudah ada undang-undang tentang privasi data pribadi, namun kerangka hukum tersebut masih berkembang sangat sektoral

Dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia belum dilengkapi dengan undang-undang khusus tentang Privasi Data Pribadi. 

Oleh karena itu pemerintah Indonesia harus segera mengatur privasi pada regulasi perlindungan data pribadi dan menentukan konsep regulasi mana yang paling tepat untuk melindungi privasi kepentingan Indonesia dan pihak asing atas data pribadi.

Para hacker menargetkan informasi pribadi yang disalahgunakan dengan mengirimkan pesan tidak sah yang disebut sebagai spam serta mencuri uang dari bank untuk rekening bank korban.

Doktrin Hukum

Ada empat kategori doktrin hukum yang melindungi individu dari pelanggaran privasi: (a) kebebasan otonomi pribadi, (b) hak untuk mengontrol informasi pribadi, (c) hak untuk mengontrol properti, dan (d) hak milik. hak untuk mengontrol dan melindungi ruang fisik. Mills (2008) menunjukkan bahwa pengakuan hukum privasi didasarkan pada harapan privasi yang wajar, bukan persepsi subjektif pribadi.

Data pribadi di media elektronik yang dimuat dalam "pasal 26 UU ITE masih belum jelas dan tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya, jika dibandingkan dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi penduduk yang terdaftar dengan E-Kartu Kependudukan.