Berikan Sosialisasi SPPN kepada Wali Pemasyarakatan, Kasi Binadik Lasdaun: Kenal Lebih Dalam Warga Binaan

MADIUN -- Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lapas Pemuda Madiun, Rachmad Tri Rahardjo menghimbau agar Wali Pemasyarakatan yang telah ditunjuk, dapat mengenal lebih dalam setiap warga binaan yang dipercayakan kepadanya. Pengenalan tersebut bukan hanya tentang sikap perilaku saja, tetapi juga kerapian mulai dari rambut hingga cara berpakaian sehari-hari.

Dokpri

Kasi Rachmad mengungkapkan, penilaian mendetail tersebut merupakan program dari Ditjenpas melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Sehingga memudahkan petugas dalam memberikan keputusan untuk program integrasi seperti pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB) untuk warga binaan maupun remisi.

"Peran aktifnya wali untuk benar-benar memberikan penilaian keadaan sesuai realita. Jangan sampai Wali hanya sekedar mengisi form penilaian tetapi tidak tau perkembangan anak didiknya. Jadi dituntut untuk detail lebih tau," jelasnya seusai Sosialisasi SPPN kepada 22 Wali Pemasyarakatan di Aula Bimkemaswat, Selasa(5/4/2022)pagi.

Dokpri

Pengenalan lebih dekat dapat dilakukan dengan cara menjadi tempat curhat dan memberikan saran-saran positif untuk warga binaan. Sehingga para Wali Pemasyarakatan tau cara untuk mengarahkan warga binaan agar berubah menjadi lebih baik.

"Betul, sebagai wali juga jadi tempat curhat, memastikan kalau ada permasalahan apapun di kamar.

atau masalah pribadi. Tujuannya, anak didik ini mendatangi walinya sehingga sama-sama mengenal," kata Rachmad sembari menyebut ada 21 Wali Pemasyarakatan Blok dan 1 Wali Pemasyarakatan Psikologis.

Dokpri

Menurutnya, SPPN sangat membantu mendeteksi lebih dini apabila ada warga binaan yang memiliki depresi, gangguan mental hingga ganguan kejiwaan. Saat ini, 1 Wali Pemasyarakatan bertanggungjawab mendidik kurang lebih 70 warga binaan. Jumlah tersebut diambil dari kamar yang berdampingan dalam satu blok. Adapun laporan Wali Pemasyarakatan dikumpulkan rutin setiap bulan dengan minimal 3 bulan sebelum pengajuan hak integrasi.

"Jadi jatuhnya megang per blok. Memudahkan karena ngumpul dan mengawasinya juga mudah. Kalau ada anak didik yang 'trouble maker', ya peran wali mendampingi agar kembali ke arah yang benar," pungkasnya. (Humas Lasdaun)