Masyarakat Papua Belum Siap, Sistem Pemilukada Akan Diubah

Mencermati berbagai insiden yang terjadi di Tanah Papua terkait konflik antar-pendukung calon bupati, khususnya di Kabupaten Ilaga dan Tolikara, Pemerintah akan mengubah seluruh sistem pemilihan kepala daerah di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, dengan keberagaman kondisi budaya di sana Kemendagri melihat sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung dianggap meminimalisir konflik. "Saya sudah diskusi dengan berbagai pihak. Sistem pemilihan langsung tidak cocok dengan kondisi budaya Papua," kata Mendagri di Jakarta, Jumat (9/3/2012). Ia menyebutkan, pihaknya sudah berdiskusi dengan sejumlah tokoh adat termasuk pihak gereja di Papua. "Mereka mengganggap mekanisme itu lah (sistem pemilihan tidak langsung-red) yang terbaik untuk masyarakat Papua saat ini," ungkapnya. Begitu pun dengan pengalaman Pemilu Kada di wilayah Papua selama ini yang semuanya nyaris berakhir dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan masyarakat di sana belum siap untuk melakukan pemilu kada melalui pemilihan langsung. "Bahkan Pak Mahfud (Ketua MK) sudah menyarankan khusus untuk Papua tidak dilakukan pemilihan langsung," ujarnya. http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/03/09/304303/284/1/Sistem_Pemilu_Kada_Papua_Bakal_Diubah Insiden Ilaga dan Tolikara Sekedar kilas balik, insiden Ilaga yang terjadi bulan Juli tahun lalu adalah bentrok antara pendukung calon Bupati Ilaga (kubu Simon Alom versus kubu Elvis Tabuni), namun kemudian berkembang menjadi bentrok antar-suku. Akibatnya, 17 orang tewas dan puluhan luka-luka. Bentrok ini berlanjut hingga Januari 2012, dan kembali memakan korban, tiga orang tewas dan sejumlah orang luka-luka terkena tembakan senjata api rakitan, panah dan sumpit. Kedua tokoh (Simon Alom dan Elvis Tabuni) saat ini sedang berada dalam tahanan Polres setempat untuk menjalani proses hukum. Sedangkan Insiden Tolokara juga sama. Bentrok antar massa pendukung calon bupati Tolikara pada medio Februari 2012 itu, juga menyebabkan sejumlah korban luku-luka dan beberapa di antaranya dikhabarkan tewas sia-sia. Balajar dari kasus-kasus yang ada, maka amatlah tepat jika Kemendagri ingin mengubah sistem Pemilu Kada di wilayah Papua dan Papua Barat, dari sistem pemilihan langsung ke sistem pemilihan tidak langsung (sistem perwakilan). Bisa dipastikan bahwa akan ada upaya-upaya penolakan bahkan perlawanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan itu sudah biasa terjadi di wilayah ini. Tinggal bagaimana Pemerintah bersama stakeholder di wilayah Papua melakukan pendekatan secara arif dan bijak, sehingga upaya-upaya penolakan dimaksud tidak berkembang menjadi aksi-aksi anarkistis yang juga memakan korban jiwa. Bentuk perwakilannya nanti seperti apa, tentu sudah dibahas secara detail oleh pihak Menedagri, yang khabarnya saat inimenggelar pertemuan yang melibatkan Pemda, Pemprov Papua serta sejumlah elemen masyarakat Papua.

Asisten Deputi 5 Kemenpolhukam Sumardi menyebutkan, pertemuan itu untuk membahas lima isu penting terkait Papua, di antaranya masalah Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), masalah sosial budaya dan hak ulayat, otonomi khusus, papua merdeka dan pemilukada, serta isu tentang keamanan dan pelanggaran HAM di Papua.

http://www.kbr68h.com/berita/papua/20757