Mengenang 50 Tahun Operasi Trikora

*) Menimba Spirit Trikora untuk Mengatasi Gejolak Papua

Hari ini, 19 Desember 2011 genap setengah abad (50 tahun) Presiden pertama Indonesia, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Republik Indonesia.

Isi Trikora adalah :

1. Pancangkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat.

2. Gagalkan Negara Boneka Papua Barat bentukan Belanda.

3. Adakan mobilisasi umum.

Operasi Trikora sebetulnya adalah kelanjutan dari operasi-operasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya dalam rangka mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara. Sebelumnya ada jalan damai melalui perundingan-perundingan antara Indonesia dan Belanda dengan melibatkan pihak nertal. Namun tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya terjadilah pertikaian bersenjata pada Desember 1961 hingga awal 1962.

Perjuangan Irian Barat adalah bukti semangat juang yang dimiliki bangsa Indonesia untuk menyatukan dan mempertahankan seluruh rakyat Indonesia dalam “satu atap rumah” yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengapa Irian Barat Harus Digabungkan?

Dari berbagai referensi sejarah diketahui bahwa Pulau Papua sejak tahun 1866 berada dalam penjajahan 3 (tiga) negera eropa, yakni : Belanda, Inggris dan Jerman. Bagian sebelah timur Pulau Papua -yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama Papua New Guinea- dikuasai oleh Jerman dan Inggris (setelah melalui Trustee PBB /Trust Territory of new Guinea, kedua wilayah tersebut dipercayakan kepada Australia dan Administrasinya dijadikan satu dalam Territory of Papua New Guinea). Sedangkan bagian timur Pulau Papua -yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama West Papua- dikuasai oleh Belanda dan diberi nama Netherland New Guinea.

Penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaan itu (antara wilayah Jerman dan Belanda dan antara Jerman dan Inggris di Pulau Papua) dikuatkan melalui Deklarasi Raja Prusia tanggal, 22 Mei 1885. Dengan deklarasi ini dan juga karena tidak ada klaim dari pihak lain maka status Papua bagian barat sah sebagai milik Belanda dan tidak perlu menunggu pengakuan dari siapapun. http://www.wilayahperbatasan.com/batas-nkri

Tanggal 17 Maret 1910 Belanda menetapkan Hollandia (sekarang Jayapura) sebagai ibukota Nederland Nieuw Guinea. Nama ibukota itu (Hollandia) diberikan oleh Kapten Sachse. Kota pantai dengan geografinya yang berteluk itu sangat mirip dengan garis pantai utara negeri Belanda. (Hollandia darikata Hol= lengkung atau teluk, dan Land = tanah).http://www.indotoplist.com

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi Negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayah KEDAULATAN-nya. Artinya, secara de jure, sejak 17 Agustus 1945 wilayah bagian barat Pulau Papua (West Papua) resmi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan wilayah Negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, Belanda belum rela melepas Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara terpisah dengan alasan adanya perbedaan etnis. Keengganan Belanda melepaskan Papua juga karena ada pusat pemerintahannya di Hollandi yang topografinya sangat mirip dengan pantai utara Belanda itu.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Maka terjadilah perselisihan antar kedua Negara (Indonesia dan Belanda) yang berlanjut ke meja perundingan yang kita kenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus s/d 2 September 1949. Perundingan menghasilkan jalan tengah, yakni permasalahan Irian Barat akan dibahas kembali setelah Indonesia diakui kedaulatannya selama satu tahun.

Satu tahun yang ditunggu pun lewat tanpa ada tanda-tanda pihak Belanda mau melakukan perundingan kembali seperti apa yang telah disepakati dalam KMB. Pengingkaran janji itulah yang memaksa Bung Karno menempuh jalan lain untuk menyatukan wilayah Irian Barat  secara lebih nyata.

Sang Proklamator Soekarno lantas melakukan manuver diplomasi yang amat cantik. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.

Indonesia “membalas” undangan Belanda dengan beberapa kali melakukan penyerangan ke Papua bagian barat. Karenanya, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan bagi Papua Barat. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan pembentukan Tentara Papua pada 1957.

Untuk menangkal strategi Belanda, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Sementara itu, Bung Karno mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri. Situasi perang dingin saat itu memang sedikit “menguntungkan” posisi Indonesia, yang telah dimanfaatkan secara cerdik oleh Bung Karno. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Bahkan Amerika telah menggunakan pasal 73e Piagam PBB untuk mendukung strategi politik Belanda.Jugakarena Bureau of European Affairs di Washington, DC yang menilai "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat".

Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa dan berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan, dengan 24 pesawat pembom Tu-16 yang amat ditakuti Barat serta serombongan pesawat tempur MiG-19, dan MiG-17.

Amerika Serikat rupanya khawatir dengan kekuatan militer Indonesia yang didukung persenjataan dari Uni Soviet. Maka bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.

Perjanjian New York-Pepera

Kekhawatiran Amerika itu pula yang kemudian mendorong penyelesaian status Papua bagian barat melalui perundingan New York itupun Belanda masih bertahan dengan mengatakan bahwa wilayah yang dirundingkan bukan Papua, melainkan Netherlands New Guinea. Tetapi para diplomat Indonesia juga tidak mau kalah, dan berkilah bahwa Netherlands New Guinea itu West Irian.

[caption id="attachment_149834" align="alignleft" width="300" caption="Tentara bentukan Belanda utk menghadapi ancaman Trikora"][/caption] Salah satu alasan mengapa Belanda tetap bersi‘keuhkeuh’ mempertahankan Papua, adalahpemberitaan Harian New York Times tanggal 6 Maret 1959 yang melaporkan bahwa Pemerintah Belanda telah menemukan emas di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.

Melalui Perjanjian New York, akhirnya disetujui untuk menyerahkan sementara Papua bagian barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum act of free choice pada tahun 1969, dimana rakyat Papua bagian barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Roh Trikora

Pertama, PAPUA-yang sebelumnyapernah bernama West Papua atau Netherland New Guinea adalah satu-satunya wilayah yang proses integrasinya ke dalam Indonesia melibatkan dunia internasional melalui PBB dan juga melalui plebisit penduduknya(PEPERA). PEPERA itu tidak berdiri sendiri, tetapi melalui sebuah proses panjang (setidaknya 20 tahun) yang melibatkan seluruh energi bangsa. Dari meja perundingan yang satu –berjibaku dulu di lapangan- lalu berlanjut lagi ke meja perundingan lainnya, serta melibatkan pihak-pihak netral.

Kedua, perjuangan kelompok separatis di Papua yang menuntut pemisahan Papua dari NKRI pada dasarnya adalah makar.  Karena integrasi Papua ke dalam NKRI sudah final dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian Barat) pada 19 November 1969.

Ketiga, kendati perang yang sesungguhnya tak jadi meletup, namun Operasi Trikora menjadi kisah kepahlawanan dan legenda tersendiri. Khususnya bagi negaranegara Asia yang pada masa itu hidup dalam bayang-bayang dominasi Barat dan Timur. Boleh dibilang, Indonesia cukup sukses memainkan strategi dalam operasi Trikora.Ibarat pepatah mengatakan “kalau mau damai harus siap perang” Indonesia telah berhasil “menggertak” Negara-negara Barat dengan persenjataan yang mumpuni untuk memaksa mereka MENGAKUI KEDAULATAN INDONESIA atas wilayah Papua. Daripada uang Negara habis dikorupsi oleh “tikus-tikus berdasi”, lebih baik uang hasil korupsi disita untuk memperkuat sistem pertahanan kita.

Keempat, pada dasarnya pertahanan suatu negara ditentukan oleh kekuatan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang dimiliki, disamping barisan diplomat dan politisi pintar yang berdedikasi tinggi untuk Nusa dan Bangsa. Cara-cara seperti ini ternyata masih menjadi trend hingga saat ini, dimana banyak banyak Negara menggunakannya.Coba lihat Amerika, kendati iklim demokrasinya sudah sedemikian maju, namun pangkalan militer mereka ada dimana-mana. Saat ini mereka sedang membangun pangkalan baru di Darwin, Australia. Kenapa kita tidak…!!!