Peraturan-Peraturan Terkait Pembebasan Lahan bagi yang Terkena Dampak untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Land Acquisition)

Aturan- aturan yang mengatur Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum adalah proses yang kompleks dan sering kali menjadi bahan perdebatan di banyak negara. Di balik upaya memajukan infrastruktur dan pelayanan publik, terdapat aturan yang mengatur bagaimana pembebasan lahan tersebut dilakukan. Dalam halaman ini, kita akan menyoroti aturan-aturan tersebut, sekaligus membahas implikasi dan kontroversinya.

Aturan yang mengatur pembebasan lahan tidak hanya mengikat bagi pemerintah, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Dalam peraturan Pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum berlaku Azas "Lex Spesialis Derogat Lex Generalis" yaitu Peraturan yang bersifat Khusus (Lex Spesialis) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (Lex Generalis) serta berlaku juga Azas "Lex Posterior derogate lex priori" yaitu Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan adanya kejelasan pada aturan, diharapkan proses pembebasan lahan dapat dilakukan secara transparan, adil, dan berkeadilan. Ini juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan nilai sebenarnya. Aturan-aturan tersebut meliputi :

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

Setiap negara memiliki Undang-Undang yang mengatur kepemilikan tanah dan proses pembebasan lahan. Seperti yang disebutkan diawal, Undang-undang ini menetapkan kewenangan dan prosedur yang harus diikuti oleh Pemerintah atau entitas yang melakukan pembebasan Tanah atau disebut juga "Pihak yang membutuhkan lahan". Menurut Mudakir Iskandarsyah, S.H.,M.H. dalam bukunya Pembebasan Tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 Pengadadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

• Perpres 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

Aturan ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan pembebasan lahan, mulai dari pengumuman publik, penilaian nilai tanah, hingga proses penyelesaian ganti rugi kepada pemilik lahan. Menurut Mudakir Iskandarsyah, S.H.,M.H. dalam bukunya Pembebasan Tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum :

 Aturan ini merupakan aturan yang baru berlaku sebagai Lex Posterior yaitu Peraturan yang baru mengenai Peraturan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mengapa memakai kata Juncto didalam aturan tersebut karena ada beberapa aturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 bersifat hanya menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021, artinya beberapa aturan-aturan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2021 masih berlaku.

• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah :

Beberapa aturan menetapkan kewajiban untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembebasan tanah. Aturan Ini adalah sebagai petunjuk teknis mengenai prosedur Normatif yang harus dipegang oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Tim Panitia Pengadaan Tanah.

• Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2016 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :  

Ketika mempunyai permasalahan mengenai Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kita membutuhkan dasar Hukum mengenai tata cara pengajuan Permohonan di Pengadilan serta Proses Peradilan cepat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Proses Peradilan berbeda dengan Proses Sidang Perdata Umum. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Pasal 13 ayat (1) yaitu "Pengadilan wajib memutus Keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan" artinya pada proses persidangan sidang dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dan aturan ini menjadi pedoman pelaksanaan Majelis Hakim untuk melaksanakan Proses Persidangan secara singkat tersebut.

Aturan-aturan yang menaungi pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok masyarakat serta memastikan proses pembebasan lahan dilakukan secara adil dan transparan. Meskipun masih terdapat tantangan dan kontroversi dalam implementasinya, penting bagi Pihak Pemerintah dan Pihak terkait untuk terus memperbaiki guna memperkuat aturan-aturan tersebut yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penutup

Salah satu aspek kunci dalam pembebasan tanah adalah perlunya aturan yang jelas dan ketentuan yang adil untuk melindungi hak-hak individu serta kelompok masyarakat. Aturan ini tidak hanya memastikan transparansi dalam proses pembebasan lahan, tetapi juga mengatur kompensasi yang wajar bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Namun, implementasi aturan sering kali menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan ketidaksetaraan kekuasaan antara pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan lahan dan pengembang proyek dengan pemilik tanah atau masyarakat lokal yang terkena dampak. Dalam pembebasan tanah, prinsip "lex specialis derogat lex generali" menjadi relevan. Artinya, ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum umum yang lebih umum atau umumnya berlaku. Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai pembebasan tanah akan diutamakan dibandingkan undang-undang yang lebih umum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan individu atau kelompok tidak terabaikan dalam proses pembebasan tanah. Aturan yang khusus dapat menyesuaikan perkembangan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam proses Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.

Kompensasi (Uang Ganti Kerugian) yang diberikan kepada pemilik tanah adalah salah satu aspek penting dalam pembebasan tanah. Meskipun aturan menetapkan kriteria untuk perhitungan kompensasi. Dalam praktiknya, kompensasi yang diberikan sering kali tidak memadai atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari properti yang mereka miliki. Hal ini sering menjadi sumber ketidakpuasan dan dapat menimbulkan konflik antara pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan lahan dengan pemilik tanah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah atau pihak yang membutuhkan lahan untuk menurunkan Tim penilai yang berkompeten agar mendapatkan hasil penilaian yang cermat dan adil terhadap nilai tanah dan bangunan yang terkena dampak. Selain itu, pada prosesnya pembebasan tanah juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Proses tersebut dapat menyebabkan kerusakan habitat alami Ketika ditinjau dari sisi lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses pembebasan tanah. Diperlukan aturan yang kuat untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat diimplementasikan.

Dalam menghadapi tantangan ini, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci. Melibatkan pemilik tanah dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap proyek-proyek pembangunan, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah-masalah potensial dan menemukan solusi yang lebih baik. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat memperkuat kontrol sosial terhadap proses pembebasan tanah dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang terlibat agar tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya.

Secara keseluruhan, pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum adalah proses yang kompleks dan sering kali menimbulkan konflik dan kontroversi. Namun, dengan pendekatan secara negosiasi yang tepat dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya aturan-aturan mengenai Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum saja tapi Perlindungan hak-hak individu, penilaian kompensasi yang adil, mitigasi dampak lingkungan dan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk memastikan bahwa pembebasan tanah dilakukan dengan berkeadilan dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebagai proses yang kompleks dengan dampak yang signifikan bagi masyarakat dengan dampak lingkungan dari efek pembangunan.