Kesaktian KIS belum bisa mengatasi semua kesulitan tersebut. Kalau dikatakan: kan lebih baik daripada tidak ada KIS, iya betul juga. Tapi kalau kita ingin melaksanakan suatu pelayanan kesehatan yang benar-benar bermutu yang memuaskan masyarakat kita, maka pemerintah harus melakukan perombakan total dari struktur organisasi pelayanan kesehatan di indonesia berikut perombakan sistem pengupahan petugas kesehatan, status kepegawaian dari petugas kesehatan dan kepemilikan dari seluruh unit pelayanan kesehatan di indonesia.
Tidak seperti sekarang bahwa puskesmas adalah milik kabupaten, rumah sakit ada yang milik kabupaten, milik provinsi atau milik kementrian kesehatan dan status kepegawaiannya yang mulai dari dinas kabupaten, provinsi, kementrian kesehatan, bahkan kementrian pendidikan.
Beberapa waktu yang lalu dalam suatu pertemuan dengan menteri kesehatan, penulis mewakili sebuah rumah sakit pemerintah milik provinsi. Sang menteri berkata: "saya minta rumah sakit pemerintah tidak mencari untung dalam melayani masyarakat"
Saya tersenyum saja, teringat pesan gubernur, bahwa rumah sakit merupakan sumber PAD dari provinsi. Gubernur makin senang kalau penghasilan rumah sakit semakin banyak.
KIS memang cuma sebuah kartu
RG
salam NKRI
