Evaluasi Sertifikasi ISPO: Tantangan Jarak, Harga TBS, dan Dampak Terhadap Program PSR Untuk Mendukung Net Zero Emission di Indonesia

          Pemerintah resmi menaikan insentif dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dari 30 juta/hektar menjadi 60 juta/hektar (Kementerian Pertanian, 2024). Namun, apakah peningkatan ini efektif untuk "mendongkrak" produktivitas di sektor perkebunan kelapa sawit?

          PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa harus membuka lahan baru serta memenuhi aspek keberlanjutan yang terkandung dalam salah satu dari empat unsur PSR yang harus terpenuhi, yaitu Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (BPDPKS, 2023). Salah satu prinsip yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah prinsip tanggung jawab ketenagakerjaan yang memuat kriteria peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja (Permentan Nomor 38 Tahun 2020). Pendapatan nasional bruto perkapita dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan (Todaro & Smith, 2015, p. 45). Pendapatan berkaitan erat dengan tingkat harga dan kuantitas output yang dihasilkan. Dikutip dari laman Kompas.id (2022), Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), menyatakan bahwa tidak ada perbedaan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit antara petani swadaya yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat ISPO (Salam, 2022). Hal tersebut diperparah dengan kondisi dimana harga TBS hasil produksi petani swadaya lebih rendah dari harga TBS hasil produksi petani plasma (mitra perusahaan) (Purnajati, 2022). Jarak yang cukup jauh dari perkebunan petani swadaya dengan pabrik sawit yang dimiliki perusahaan - perusahaan besar menjadi penyebab hal tersebut terjadi karena petani swadaya harus menjual TBS miliknya melalui tengkulak (Widi, 2023). Pendapatan petani swadaya menjadi hal yang cukup penting mengingat perkebunan kelapa sawit berada di pedesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin (11,79%). Sedangkan, masyarakat miskin di perkotaan sekitar 7,09% (BPS, 2024),

          Hal ini menunjukan bahwa sertifikasi ISPO tidak memenuhi prinsip tanggung jawab ketenagakerjaan, syarat untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, karena tidak ada peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, sertifikasi ini juga tidak memenuhi poin pertama SDGs, yaitu no poverty. Tidak adanya perbedaan harga TBS antara petani swadaya bersertifikasi ISPO dan tidak bersertifikasi ISPO membuat pendapatan kedua petani tersebut cenderung tidak berbeda. Kondisi tersebut membuat tidak adanya insentif bagi petani swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Tentu, hal ini akan berdampak pada program PSR yang akan diterima oleh petani swadaya karena sertifikasi ISPO adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam program PSR. 

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman, dalam laman BPDPKS (2023), mengatakan bahwa produktivitas perkebunan kelapa sawit akan turun drastis tanpa program PSR. Padahal, pasokan kelapa sawit sangat dibutuhkan untuk indonesia mencapai net zero emission melalui implementasi program mandatori biofuel (BPDPKS, 2023). Menurut Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Yudo Dwiananda Priaadi, program biodiesel berguna untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia (BPDPKS, 2023). Tentu, net zero emission tidak akan tercapai apabila petani swadaya kelapa sawit tidak mempunyai insentif untuk mendapatkan sertifikasi tersebut sehingga program PSR tidak akan berpengaruh bagi produktivitas petani swadaya yang nantinya akan berdampak pada penurunan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

          Padahal, potensi industri kelapa sawit di Indonesia sangat besar karena Indonesia adalah eksportir kelapa sawit terbesar di dunia (Gambar 1). Akhir-akhir ini, ketegangan di timur tengah yang berdampak pada lonjakan harga minyak membuat  adanya ekspektasi akan pasokan minyak serta pergeseran konsumen ke biodiesel sehingga  harga dari crude palm oil meningkat (CNBC Indonesia, 2024). Tentu ini menjadi "angin segar" bagi perusahaan CPO dan juga neraca perdagangan Indonesia, mengingat indonesia adalah eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan bukan hanya untuk meningkatkan net ekspor Indonesia dan juga pendapatan perusahaan CPO, tetapi juga penurunan emisi menuju net zero emission dengan peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui program PSR yang mensyaratkan adanya sertifikasi ISPO. Namun, Sertifikasi ISPO tidak berdampak pada harga TBS petani swadaya karena rantai pasok yang panjang akibat jarak antara perkebunan rakyat dan pabrik perusahaan sawit yang cukup jauh.

          Penulis menyarankan konsep Pentahelix untuk menguatkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat atau komunitas (dalam hal ini adalah petani swadaya), perusahaan, akademisi, dan media. Diperlukan penguatan lembaga untuk petani swadaya guna meningkatkan daya tawar harga TBS miliknya. Selain itu perlu ada tindakan dari pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan, seperti memberikan insentif bagi perusahaan yang mau "menjemput bola" ke perkebunan milik petani swadaya. Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat menyediakan serta meningkatkan infrastruktur terkait masalah distribusi TBS petani swadaya ke pabrik sawit milik perusahaan besar sehingga harga TBS petani swadaya dapat bersaing dengan petani plasma. 

Akademisi dapat berkontribusi untuk peningkatan inovasi produk kelapa sawit guna menurunkan emisi di Indonesia. Disisi lain, media menjadi aktor yang cukup penting untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan di sektor kelapa sawit. Sinergitas ini akan membuat kesejahteraan petani swadaya meningkat. Hal ini menjadi insentif bagi petani swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga petani swadaya dapat menikmati program PSR yang nantinya akan "mendongkrak" produktivitas di sektor kelapa sawit sehingga pasokan kelapa sawit yang dibutuhkan untuk mencapai net zero emission dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024, July 17). Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah (persen), 2024. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html

Harga Sawit Tertinggi sejak 6 Bulan Terakhir, RI Ketiban Cuan? (2024, October 13). CNBC Indonesia. Retrieved October 21, 2024, from https://www.cnbcindonesia.com/research/20241013152616-128-579196/harga-sawit-tertinggi-sejak-6-bulan-terakhir-ri-ketiban-cuan

Kementerian Pertanian. (2024, February 28). Kabar Baik Bagi Pekebun, Dana PSR Naik 2 Kali Lipat, Ditambah Jadi Rp 60 Juta. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Retrieved October 19, 2024, from https://ditjenbun.pertanian.go.id/kabar-baik-bagi-pekebun-dana-psr-naik-2-kali-lipat-ditambah-jadi-rp-60-juta/

Permentan No. 38 Tahun 2020. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved October 21, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/201269/permentan-no-38-tahun-2020

Purnajati, R. (2022, July 28). Harga Sawit Masih Timpang, Kelembagaan Petani Swadaya Harus Diperkuat. Kompas.id. Retrieved October 19, 2024, from https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/28/harga-sawit-masih-timpang-kelembagaan-petani-swadaya-harus-diperkuat

Salam, H. (2022, December 8). Petani Sawit Rakyat Masih Kesulitan Dapatkan Sertifikat Berkelanjutan. Kompas.id. Retrieved October 21, 2024, from https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/08/petani-sawit-rakyat-masih-kesulitan-dapatkan-sertifikat-berkelanjutan

Tanpa Sawit Zero Emision Hanya Ilusi - Beranda. (2023, November 4). BPDP Sawit. Retrieved October 21, 2024, from https://www.bpdp.or.id/tanpa-sawit-zero-emision-hanya-ilusi

Tentang Program - Beranda. (2023, May 31). BPDP Sawit. Retrieved October 18, 2024, from https://www.bpdp.or.id/program-peremejaan-sawit-rakyat

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson.

US Department of Agriculture, & USDA Foreign Agricultural Service. (January 12, 2024). Export volume of palm oil worldwide in 2023/24, by leading country (in 1,000 metric tons) [Graph]. In Statista. Retrieved October 20, 2024, from https://www-statista-com.ezproxy.ugm.ac.id/statistics/620219/palm-oil-export-volume-worldwide-by-country/)

Widi, H. (2023, May 8). Penjualan Sawit Petani Mandiri Bersertifikat RSPO Masih Bergantung kepada Tengkulak. Kompas.id. Retrieved October 19, 2024, from https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/07/penjualan-sawit-petani-mandiri-bersertifikat-rspo-masih-bergantung-tengkulak

Widi, H. (2023, November 4). Sawit Rakyat Naik Kelas dan Janji Perusahaan. Kompas.id. Retrieved October 18, 2024, from https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/03/sawit-rakyat-naik-kelas-dan-janji-perusahaan