Pengamat Sampaikan Bahwa Keamanan Data di Indonesia Harus Diperkuat

"Kita masih harus terus memantau perkembangan internet Starlink ini. Walaupun sudah mendapat ijin penyedia internet broadband berbasis satelit di Indonesia, harus dipastikan Starlink mematuhi peraturan di Indonesia, termasuk memiliki network operation center di Indonesia, pusat data juga harus ada di Indonesia dan kantor resmi di Indonesia," tegas Heru.

Lantas, bagi lembaga dan kementerian yang sudah bekerja sama dengan Starlink agar tetap meningkatkan skeptisme dan kepekaan terhadap keamanan data mereka. Jangan sampai tidak ada langkah-langkah manajemen risiko secara dini, sehingga bisa mengancam kedaulatan negara.

"Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Starlink harus dipastikan adanya pengelolaan risiko keamanan. Karena ini kerja sama dengan perusahaan teknologi dari Luar Negeri, sehingga prioritas keamanan data negara Indonesia harus diutamakan," tuturnya.

Untuk meningkatkan awareness terhadap keamanan data tersebut, Heru mengingatkan agar pemerintah pusat segera melakukan supervisi dan mengontrol penggunaan Starlink oleh Pemda, agar dipastikan jaringan aman, andal dan data masyarakat serta data pemerintah juga terlindungi.

Begitu juga tentang Starlink yang menawarkan agar adanya akses internet cepat di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil dan Terluar). Pemerintah Indonesia harus memastikan operasional Starlink sesuai regulasi keamanan.

"Pemerintah Indonesia harus memastikan dalam perijinan yang diterbitkan untuk Starlink memuat ketentuan tentang pengelolaan data, termasuk lokasi pusat operasi jaringan dan pusat data di Indonesia serta mekanisme pengawasan dan audit yang ketat secara berkala," tegas Heru.

Antisipasi Momentum Politik

Lebih lanjut, Heru Sutadi juga memberikan pandangan terkait penggunaan teknologi informasi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Dengan berkaca dari Pemilihan Umum yang beberapa bulan yang lalu kita laksanakan, terdapat banyak kekacauan dalam situs hitung KPU yang membuat masyarakat bingung.

"Inilah yang terjadi jika sebuah aplikasi tidak diuji dengan komprehensif sehingga tidak bisa diandalkan secara maksimal, menuju Pilkada harus ada evaluasi terkait hal ini," tutur Heru.