Jakarta, (23/11) - Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) Seri I yang diinisiasi oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah resmi diluncurkan pada Sabtu (23/11). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid di Gedung DPP LDII, Jakarta, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara MPR RI dan DPP LDII yang telah ditandatangani pada bulan September lalu.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, yang hadir mewakili Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, mengapresiasi program SVK ini. Singgih menilai, program tersebut sangat relevan dalam menanamkan semangat kebangsaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya dan kondisi geografis.
"Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memahami nilai-nilai Pancasila, dan menghargai keberagaman," ujarnya.
Singgih juga menyoroti dampak era digital terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, arus informasi yang tidak terkendali dapat mengancam ideologi bangsa Indonesia. "Saat bapak ibu dan keluarga di rumah mengakses informasi, bukan hanya berita atau hiburan yang kita dapatkan tapi juga rembesan-rembesan ideologi, termasuk paham radikalisme dan liberalisme," lanjutnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Singgih menekankan pentingnya literasi wawasan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa literasi ini merupakan langkah solutif untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila merusak anak-anak bangsa.
"Kita membutuhkan kesadaran diri yang besar dengan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila dan jati diri bangsa kita," ujarnya.
Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, mengungkapkan bahwa nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan besar sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Menurutnya, proses globalisasi dan ekspansi neoliberalisme telah menggerus kekuatan negara-bangsa.
"Kita punya kepentingan untuk memiliki negara yang kuat. Hanya negara yang kuat yang mampu melindungi rakyatnya," ungkapnya.
Selain itu, KH. Chriswanto menyebutkan bahwa penurunan kualitas kebangsaan juga bisa bersumber dari dinamika internal bangsa Indonesia. "Bangsa Indonesia dapat menghadapi masalah etnik jika negara ini tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan," ujarnya.
Pelaksanaan Sekolah Virtual Kebangsaan, menurut KH. Chriswanto, sangat penting mengingat situasi bangsa yang penuh tantangan global, regional, dan nasional. Program ini merupakan wujud tanggung jawab LDII sebagai elemen bangsa untuk membantu pemerintah membangkitkan dan memperkuat semangat nasionalisme serta memperdalam wawasan kebangsaan.
