Praktik korupsi juga jauh dari nilai-nilai Pancasila, karena bertentangan dengan semangat gotong-royong dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, “Korupsi merupakan cermin mementingkan diri sendiri, jauh dari semangat gotong royong yang merupakan inti Pancasila, dengan kata lain koruptor tidak Pancasilais," ujarnya.
Senada dengan Chriswanto Santoso, anggota DPR Komisi VI dari Fraksi Golkar, Singgih Januratmoko mengatakan korupsi membawa imbas negatif bagi pembangunan, “Praktik korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang jadi beban bagi pelaku ekonomi. Kondisi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik,” tegas Singgih.
Imbasnya, menurut Singgih, para pelaku ekonomi memasang harga yang tinggi, agar dapat menutupi kerugian karena besarnya modal yang keluar karena penyelewengan, “Dalam skala yang lebih luas, bila indeks korupsi sangat tinggi di sebuah negara, dapat mengurangi kepercayaan investor internasional,” paparnya. Pada akhirnya, hal tersebut akan menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. Kekhawatiran lainnya, imbuh Singgih, korupsi juga menjadikan produk-produk Indonesia kalah bersaing pada pasar global.
Korupsi yang marak di segala bidang, bukan hanya meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Korupsi pada bidang-bidang tertentu berakibat penurunan kualitas bidang tersebut, “Bahkan juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat,” ujar Singgih./*
