DPP LDII: Boikot Bisa Sadarkan Prancis, yang Terpenting Setelah Itu Adalah.......

Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat kritikan keras dari dunia Islam. Orang nomor satu di Prancis itu, berkukuh tak akan melarang Charlie Hebdo menerbitkan kartun bergambar Nabi Muhammad. Karena tindakan Marcon tersebut, Prancis kini dikecam oleh umat muslim di berbagai belahan dunia.

Bahkan, gerakan untuk memboikot produk asal Prancis juga sudah dilakukan oleh perorangan maupun secara lembaga di berbagai belahan dunia. Macron mengklaim tindakannya merupakan dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Prancis. 

Kebebasan berekspresi itupula yang mengakibatkan Samuel Paty, seorang guru yang tewas pada 16 Oktober, setelah memperagakan kartun Nabi Muhammad di kelasnya. Ia dipenggal oleh muridnya Abdullakh Anzorov.

"Islam menolak kekerasan dan menyayangkan tindakan yang dilakukan Abdullakh Anzorov. Tapi kebijakan Macron yang memperbolehkan kartun mengenai Nabi Muhammad kami kecam," ujar Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso. 

Menurutnya, boikot terhadap produk-produk Prancis bisa menjadi pelajaran bagi negeri itu, jangan sampai karena kebebasan berekspresi kemudian menghina agama lain.

Chriswanto menuturkan, pada 2015 lalu, sebuah televisi swasta menayangkan Paus Fransiskus yang mengumpamakan agama sebagai ibu, "Paus mengatakan, kalau seseorang menghina ibu saya, pasti saya pukul. 

Demikian pula bila menghina agama saya. Saat itu, Paus di depan para wartawan memperagakan meninju lengan pengawalnya," ujar Chriswanto. Artinya, dalam dunia Kristen pun, menghina agama lain juga dihindari, meskipun dengan dalih kebebasan berekspresi.

Menurut Chriswanto, umat Islam sebaiknya bereaksi secara positif terhadap kebijakan Macron dan pemerintah Prancis, "Jangan melakukan unjuk rasa dengan kekerasan, tapi mari membangun kemandirian dan membangun SDM. Serta memperkuat ekonomi syariah. Bila tiga hal itu dilakukan, kita menjadi bangsa yang mandiri dan tak bergantung produk Prancis, bahkan negara lain," tegas Chriswanto.

Menurut Chriswanto, dengan kemandirian dan menyiapkan SDM yang andal di segala bidang, ketergantungan Indonesia terhadap Prancis atau negara-negara lainnya bisa berkurang. Neraca perdagangan bisa dijaga agar seimbang, bahkan selalu surplus. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negeri yang makmur.

Senada dengan Chriswanto, anggota Dewan Pakar DPP LDII di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan Arief Iswanto mengatakan kemandirian, terutama di bidang pangan masih menjadi problematika di Indonesia, "Kemandirian pangan itu penting, karena tantangan pada masa depan adalah kelangkaan pangan," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, masih menjadi importir pangan dan produk turunannya, "Selama ini, kebutuhan pangan nasional hanya memperlihatkan data secara umum. Padahal bila dihitung kebutuhan pangan per provinsi, kita bisa menemukan angka produksi dan kebutuhan pangan masyarakat," ujar Arief.