Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi needs utama Zimbabwe saat ini. Dengan jumlah populasi 15 juta orang, Zimbabwe merupakan negara Afrika yang miskin dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Pada tahun 2018 pertumbuhan GDP sempat naik 3,5%. Namun pada tahun 2019 dan 2020 turun drastis ke angka -8%. Dalam tiga puluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Zimbabwe juga mengalami fluktuatif. Sepanjang 1999-2008, misalnya, pertumbuhan ekonomi selalu minus. Pernah turun ke angka -17,7% di tahun 2008.[1]
Perbandingan antara goods dan needs Zimbabwe menunjukkan bahwa negara ini memiliki needs yang jauh lebih besar. Dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk, bantuan dan utang Cina menjadi solusi bagi negara ini.Pada tahun 2018, jumlah utang Zimbabwe (baik dari internal dan external) terus naik mencapai US$18 miliar, dan 34% dari utang luar negeri ini berumber dari Cina saja. Dari sisi pinjaman lunak, Zimbawe menerima US$130 miliar dari negara lain di mana 80% adalah dana dari Cina.
Dengan kondisi utang dan pinjaman yang sangat tinggi ini, Zimbabwe berada pada posisi yang semakin sulit setiap tahunnya. Banyak peneliti mengkalkulasi negara ini tengah dihadapkan pada situasi debt-trap yang dikondisikan oleh Cina. Hal ini tampak dari tiga kondisi, di mana jumlah utang yang terus bertambah dari Cina, mekanisme pelunasan utang ke pihak lain menggunakan dana dari Cina, serta penerapan mata uang Yuan milik Cina secara resmi di Zimbabwe. Penerapan mata uang China ini menyusul kebijakan Cina memudahkan Zimbabwe dalam pelunasan utang.
Implementasi Kebijakan BRI dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia
Dewasa ini China menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang mampu menyaingi pasar ekonomi negara adidaya. Reformasi dan keterbukaan hubungan ekonomi dan politik kian mendorong posisi China sebagai Raksasa Ekonomi Baru. Diplomasi hubungan luar negeri menjadi salah satu cara paling efektif dalam kacamata perkembangan perekonomian suatu negara. Layaknya kebijakan "Neighborhood Diplomacy China" yang diinisiasi oleh Xi Jinping dengan maksud untuk mendorong proses modernisasi di Asia, Indonesia telah menjadi salah satu negara penerima manfaat investasi bilateral terbesar. Tercatat China telah menjadi sumber investasi asing terbesar kedua bagi Indonesia dengan nominal total mencapai US$ 21,5 miliar. Begitu pula dengan terikatnya hubungan Kerjasama bilateral di bawah instrumen kebijakan BRI yang telah dimulai sejak tahun 2013, terhitung dari total nilai investasi sebesar US$ 932 miliar, Indonesia menjadi salah satu negara penerima investasi BRI terbesar per semester pertama tahun 2022.
Kuatnya intensi China dalam melakukan investasi infrastruktur di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia yang strategis diproyeksikan akan dapat membantu dan memperlancar proses ekspansi industri China. Namun, tidak dapat dipungkiri, implementasi kebijakan BRI juga memiliki keterkaitan erat dengan peranan diplomasi China sebagai negara new superpower. Peranan aktif Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan menengah yang mampu mengakomodasi kedua strategi geopolitik negara-negara besar dengan menggunakan kebijakan poros maritim dunia. Dalam kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai negara middle power, Indonesia yang telah terikat dalam perjanjian kerja sama dengan China mengupayakan proses optimalisasi hubungan bilateral dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Indonesia tidak serta merta secara menyeluruh melibatkan segala bidang fundamental dalam hubungan kerja sama ini. Hubungan kerja sama Indonesia yang diakomodir di bawah kebijakan BRI dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip niche diplomacy dimana Indonesia dengan tegas menyatakan hubungan kerja sama hanya akan dilaksanakan secara limitatif pada skema Business to Business (B2B).[2] Ini tampak dari konsistensi Indonesia yang menolak keterhubungan asosiasi vendor Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam proses pembangunan proyek Kereta Api Cepat melalui penggunaan skema Government to Business (G2B) untuk menghindari risiko debt trap diplomacy.
Pembangunan kereta api cepat high speed railway berjenis CR400F CRCC dari Qingdao Sifang China yang mulai beroperasi secara komersial pada Juni 2023 adalah salah satu implementasi pembangunan infrastruktur berdasarkan kebijakan BRI terbaru yang menghubungkan Jakarta -- Bandung dengan jarak tempuh kurang lebih 142,3 km dalam jangka waktu 45 menit. Fasilitas ini dibangun tanpa menggunakan dana yang bersumber dari APBN, melainkan melalui skema B2B antara Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan proyeksi nilai proyek pada saat itu sebesar US$ 5,135 miliar.[3] Sebagai bagian dari proyek unggulan investasi BRI, eksekusi pembuatan kereta api telah membawa manfaat dan menimbulkan daya tarik yang kuat dengan menciptakan hingga lebih dari 50.000 lapangan kerja di Industri. Selain pembangunan teknologi infrastruktur secara konkrit, hubungan bilateral Indonesia -- China yang diakomodir melalui kebijakan BRI juga dilaksanakan dalam rangka sama pertukaran ilmu dari pembangunan kereta cepat secara praktis.
Kesimpulan
     Belt Road Initiatives (BRI) yang diperkenalkan oleh China di bawah kepemimpinan Xi Jinping mewakili strategi komprehensif dan ambisius untuk meningkatkan konektivitas perdagangan internasional dan mempromosikan kerjasama ekonomi. Inisiatif ini berfungsi sebagai respons China terhadap tatanan ekonomi yang didominasi Barat, dengan aspirasi menciptakan sistem ekonomi internasional yang saling menguntungkan dan harmonis. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terlibat dalam BRI, telah menyaksikan perkembangan infrastruktur yang signifikan yang didorong oleh investasi China. Kemitraan antara Indonesia dan China, yang dimulai pada tahun 2013, telah menghasilkan proyek-proyek kolaboratif yang substansial. Meskipun Indonesia telah mendapatkan manfaat dari investasi China, negara ini juga telah menunjukkan kewaspadaan strategis dengan mengadopsi pendekatan diplomasi niche dan menghindari risiko potensial yang terkait dengan diplomasi jebakan utang.
Penting untuk mengakui tantangan dan potensi risiko yang terkait dengan BRI, seperti yang terlihat dari beberapa negara yang terjebak dalam "jebakan utang." Dalam kasus Indonesia, implementasi BRI telah berkontribusi pada pengembangan proyek infrastruktur kunci, seperti kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Penekanan pada kolaborasi bisnis ke bisnis dan pemilihan proyek yang hati-hati mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghindari risiko terkait utang. Seiring berlanjutnya BRI, penting bagi negara-negara peserta untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan keuangan. Transparansi, praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab, dan manajemen risiko yang efektif akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa inisiatif ini mencapai tujuannya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan dan kedaulatan negara mitra.
Daftar Pustaka
