Kebijakan Belt-Road Initiative menjadi payung hukum esensial dalam pelaksanaan hubungan perdagangan antara China dengan partner BRI. Terhitung hingga Agustus 2020, jumlah negara yang telah bergabung dalam pelaksanaan Belt-Road Initiative melalui penandatanganan Memorandum of Understanding dengan China telah mencapai 149 negara. Indonesia sendiri sudah menandatangani 23 Memorandum of Understanding (MoU) dengan China untuk berkolaborasi dalam proyek infrastruktur. Data awal mengenai keterlibatan China pada investasi keuangan dan kerja sama kontraktual untuk paruh pertama  tahun 2023 di 148 negara kontraktual BRI menunjukan sekitar 120 kesepakatan senilai US$ 43,3 miliar. Jumlah ini setara dengan sekitar 60% total implementasi BRI di keseluruhan tahun 2022.
Pelaksanaan mega proyek BRI dilaksanakan dengan melibatkan beberapa lembaga keuangan dalam merealisasikan keberjalanan proyek yang rela disusun sesuai dengan peta rencana, seperti China Development Bank, Asia Infrastructure Investment Bank, Silk Road Fund, China Investment Corporation, New Development Bank, dan Export -- Import Bank of China. Terhitung sejak tahun 2019, volume pinjaman BRI yang dipimpin oleh China mulai mengalami penurunan. Penggunaan dana untuk implementasi kebijakan BRI mulai difungsikan hanya untuk "high-quality investment" seperti halnya pada pengembangan proyek keuangan, instrumen mitigasi risiko, dan keuangan hijau.
Â
Manfaat Kebijakan BRI di  Berbagai Negara
Beberapa negara yang pernah mendapatkan bantuan hutang dari China tetapi justru berakhir pada "jebakan hutang (debt trap)" adalah:
Srilanka
Belt and Road Initiative (BRI) China secara inheren terkait dengan krisis ekonomi Sri Lanka. Utang luar negeri Sri Lanka sebesar US$51 miliar termasuk utang US$6,5 miliar kepada China. Beberapa pihak bahkan memperkirakan bahwa penempatan hutang Sri Lanka kepada kreditor China sebesar 20% dari total hutang yang dimiliki Sri Lanka.
Pembangunan Pelabuhan Hambantota, salah satu proyek penting China di Sri Lanka, dimulai pada 2007. Di tengah kesulitan dalam membayar kembali pinjaman, pemerintah Sri Lanka menyerahkan sewa pelabuhan selama 99 tahun ke China pada tahun 2017, yang secara efektif memberi China kendali atas pelabuhan tersebut. Sementara itu, bandara dan restoran yang dibangun China di Sri Lanka dibiarkan kosong tanpa pesawat maupun pelanggan. Sri Lanka harus menyerahkan 70 persen saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta hak pengelolaan ke pemerintah China. Hak pengelolaan selama 99 tahun tersebut digunakan untuk mengganti utang USD 1,1 miliar atau setara Rp 16 triliun.
Maladewa
Hutang Maladewa ke China mencapai 1,5 -- 2 miliar USD dan hampir mencapai 80% dari total hutang nasional Maladewa. Nasheed (mantan presiden Maladewa) menyebut China telah menduduki 26 pulau Maladewa.
Zimbabwe
