Preman/Mafia ada dimana-mana, dari pasar tradisional sampai kalangan Birokrat. Dikalangan Mafia juga ada klasifikasinya, dari klas teri sampai kakap, dari klas kampung sampai klas kota. Praktek2 mafia ini dapat kita lihat seperti di pasar tradisional, yg ini dpt kita sebut praktek mafia lapak dagangan. Sebagian setoran dari pedagang diserahkan kpd oknum Kecamatan sbg upeti, walaupun lapak digelar tidak pd tempatnya yg penting setoran.. Contoh Pasar Johar baru, Salemba.
Adalagi praktek Mafia atau Preman Birokrasi (aksi terselubung), ini kerjanya memendam dokumen putusan orang yg berperkara. Biasanya oknum pelaku didatangi salah satu pihak yg berperkara terutama si pihak yg kalah berperkara yg datang dgn menawarkan sesuatu kpd oknum Pengadilan dgn syarat agar berkas putusan tidak disampaikan kpd pihak lawan (Pendam berkas). Ini sangat memungkinkan terjadi krn pihak2 yg berperkara sifat nya hanya menunggu Pemberitahuan dari Pengadilan.
Sbg contoh kasus praktek mafia/preman birokrasi terjadi di Pengadilan Agama JakBar. Di PA ini ada berkas putusan Kasasi yg dipendam selama 3 thn lamanya tidak disampaikan kpd pihak yg berperkara (pihak yg menang). Padahal ini perkara hukum Agama. Apalagi hukum Pidana/Kriminal.
Institusi mana yg salah, Mahkamah Agung atau PA. Bagi yg berperkara beranggapan betapa lamanya proses Putusan Kasasi di MA selesai smp minutasi, padahal MA sdh memutus dan sdh mengirimkan berkas putusan kasasi ke PA, tapi krn mungkin saja ada praktek preman birokrasi terselubung yg merusak Acara Hukum itu dan mengorbankan salah satu pihak.
Apakah praktek mafia/preman Birokrasi spt ini dapat dianggap mencemarkan Institusi kedua Menteri terkait, Menkumham dan Menteri Agama ?
Salam
