Menanti Wacana Kesejahteraan Sosial Capres-Cawapres

Tahapan pemilu serentak dengan pemilihan presiden sedang berlangsung. Rakyat akan kembali memberikan suaranya untuk menentukan calon presiden yang paling layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Kendati capres dan cawapres belum  ditetapkan oleh KPU, namun nuansa mempromosikan bakal calon presiden dan wakil presiden masing-masing kubu sudah sangat kentara. 

Menarik untuk dicermati bahwa calon presiden yang diusung dua kubu koalisi partai politik masih sama saja dengan calon presiden pada pilpres lima tahun lalu. Semoga saja wacana yang akan diangkat lebih mutakhir dibanding wacana-wacana terdahulu.

Bila pada pilpres sebelumnya, kedua kandidat menawarkan visi-misi yang imaginatif mengingat sama-sama belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, di pilpres kali ini paling tidak harus mencuat program yang lebih nyata baik dari petahana maupun penantangnya.

Petahana perlu mematangkan program-program yang ditawarkan agar rakyat yakin bahwa menyerahkan masa lima tahun kepemimpinan kepadanya bukanlah merupakan kekeliruan. Sementara penantangnya perlu mengangkat program tandingan yang dianggap lebih efektif menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Presiden terpilih periode 2019-2024 nanti akan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pentingnya terhadap rakyat baik dalam memberikan pelayanan sosial maupun pengembangan kesejahteraan rakyat. Tentu saja hal ini harus dirancang sedemikian rupa, matang perencanaanya, jelas arahnya dan berkelanjutan.

Ke depan presiden terpilih idealnya tidak lagi berkutat pada permainan angka kemiskinan semata melainkan lebih fokus pada pengentasan kesenjangan ekonomi. Jurang kesenjangan ekonomi yang dimaksud tidak hanya antara si kaya dan si miskin melainkan yang terutama adalah kesenjangan antar kota maupun kabupaten di Indonesia.

Hal ini mungkin dilakukan dengan menghidupkan sentra-sentra ekonomi di kabupaten/kota yang jumlah penduduk produktif nya tinggi agar tidak memilih untuk berurbanisasi. Di sisi lain, yang dilakukan pemerintah selama ini dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah adalah upaya investasi jangka panjang dalam mengatasi kesenjangan.

Kesenjangan juga dapat diatasi dengan memotong mata rantai ketertutupan akses pekerjaan khususnya yang difasilitasi oleh negara agar informasinya dibuka seluas-luasnya bagi seluruh warga tanpa terkecuali. 

Kita tahu bahwa sudah hampir semua seleksi instansi pemerintahan memberlakukan sistem seleksi terbuka. Namun, harus diakui bahwa sistem ini baru terlaksana secara menyeluruh ketika dilakukan secara terpusat. 

Pemerintahan di masa yang akan datang perlu menyebarluaskan sistem ini sehingga dilakukan semua instansi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Dari sisi korporasi, andil pemerintah amat penting dalam merancang tujuan-tujuan alokasi dana corporate social responsibility. Dengan demikian dana CSR akan lebih terarah dan terasa manfaatnya khususnya dalam rangka mengatasi kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang barangkali juga dikarenakan masalah sosial pengangguran.