Refleksi 15 Tahun Jalannya Reformasi

JAKARTA-GEMPOL, Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah 15 tahun terjadinya reformasi 1998. Presiden Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Reformasi yang awalnya ditujukan untuk mengatasi berbagai persoalan di berbagai bidang ternyata masih tetap menyisakan banyak masalah.

Saat ini muncul berbagai poster, grafiti, sticker, t-shirt yang menampilkan wajah Soeharto yang menyindir dengan teks: Lebih enak zaman saya kan? (Iseh Penak Zamanku To).

Di tempat lain, banyak pengamat menyebut Indonesia sebagai "negara gagal". Tokoh lain menyatakan: "Kalau demokrasi tidak membawa kesejahteraan, demokrasi tidak perlu dipertahankan."

Benarkah dalam 15 tahun terakhir ini Indonesia gagal menegakkan demokrasi? Benarkah Indonesia berada di jalan yang salah? Apa yang salah? Adakah yang benar?
Hasil positif reformasi justru lebih banyak dari sisi politik dan ketatanegaraan akan tetapi masih banyak yang melenceng di bidang lainnya.

Indonesia memang makin demokratis, meskipun belum memenuhi standar demokrasi negara maju, meski rakyat punya hak memilih langsung pemimpinnya namun praktik politik uang justru semakin merajelela.

Hasil reformasi yang sangat dirasakan adalah kebebasan menyatakan pendapat. Pers kita termasuk yang paling bebas di Asia. Mau membuat surat kabar sudah tidak perlu SIUP lagi hal ini sesuai dengan Undang-undang pers (UU pers No 14 tahun 1999).

Dalam penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi, aparat yang bertindak tegas ke kelompok tertentu, tapi abai ke kelompok yang sebenarnya sudah setiap hari jadi sorotan publik. Proses demokratisasi di Indonesia ternyata mengarah pada stabilitas politik dan keamanan.

Demokratisasi hanya sukses secara prosedural saja, akibat dari liberalisasi dan cengekeraman kapitalisme global demikian mengancam keberlangsungan pasar-pasar tradisional kita, para petani kita.

Semua bangsa memang butuh investasi asing, tetapi keadaan di Indonesia malah berlebihan. Dalam arti investasi bisa masuk sedemikian rupa, sehingga sampai menguasai. Sehingga hanya menyisakan pengusaha asing dan pengusaha besar Indonesia, serta mematikan pengusaha kecil dan menengah kita, karena kalah bersaing.

Saat ini elit politik yang muncul ke permukaan akibat reformasi justru sibuk berpikir untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, dengan menghalalkan segala cara dan melupakan rakyat yang diwakilinya.

Terlebih lagi pada tahun politik 2013 ini, makin banyak urusan rakyat banyak yang dikalahkan oleh kepentingan untuk mendapatkan kursi di DPR dan pemerintahan pada Pemilu 2014 mendatang.

Semua sibuk sendiri-sendiri untuk kepentingan 2014. Kursi rapat di DPR kosong, karena semua terjun ke dapil. Rakyat jadi tidak bisa berharap banyak dengan wakil mereka yang sibuk sendiri-sendiri.

Para menteri juga disibukkan mengurus parpolnya juga untuk kepentingan Pemilu 2014. Hal ini sudah menyimpang dari cita-cita reformasi tahun 1998.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah meloloskan 12 partai politik sebagai peserta pemilu bagi terlaksananya pemilu yang adil dan bersih pada tanggal 9 April 2014 nantinya.