Banyak TKA China, Seberapa Mudah Mendatangkannya?

Untuk memastikan bahwa TKA yang didatangkan adalah yang memiliki kualifikasi ahli, ada beberapa syarat yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat TKA bekerja, antara lain:

1. memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
4. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
5. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
6. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
7. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

Tentu saja ada sanksi menanti bagi perusahaan pemberi kerja yang tidak menjalankan kewajiban di atas. Jika perusahaan yang memanfaatkan jasa TKA melanggar aturan, setidaknya ada 4 sanksi yang bisa diberikan antara lain:

1. Penundaan pelayanan; yang dlakukan jika pemberi kerja TKA tidak mengikutsertakan TKA dalam program asuransi, jaminan sosial nasional, tidak melaporkan penggunaan TKA dan pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping.
2. Penghentian sementara proses perizinan TKA; diberikan jika TKA tidak memiliki RPTKA yang telah disahkan menteri/pejabat yang ditunjuk, tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping, tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping.
3. Pencabutan Notifikasi; diberikan apabila mempekerjakan TKA pada jabatan yang dilarang diisi oleh TKA, tidak membayar DKP-TKA.
4. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana sanksi diberikan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Semakin fatal pelanggaran yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diterima baik oleh pemberi kerja maupun TKA. Misalnya saja jika tanpa izin sesuai undang-undang, maka TKA tersebut bisa dideportasi alias dipulangkan ke negara asalnya.

Mengingat cukup rigidnya aturan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, kenapa banyak TKA yang berkeliaran di Indonesia dan merupakan pekerja kasar? Tentu saja kita mengharapkan pemerintah bertindak lebih tegas agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat Indonesia. Jika tidak ada tindakan, bahkan setelah lembaga sekaliber Ombudsman Indonesia memaparkan temuan yang menyimpang, maka sungguh kita menjadi bangsa yang merugi.

Sumber Referensi:

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pengurusan Izin Tenaga Kerja Asing di 2019: Pahami Aturan Mainnya

Investigasi Ombudsman Temukan Banyak TKA jadi Buruh Kasar hingga Sopir