Pada tatanan Struktur Hukum, Pemerintah Provinsi  memberikan legalitas bagi masyarakat untuk dapat memproduksi dan memasarkan produk Arak Bali ini sehingga tak lagi menjadi praktik ilegal dan melanggar hukum (sasaran penegak hukum). Dengan adanya pengaturan ini maka standarisasi produk arak Bali akan menjadi lebih baik kedepannya, serta memiliki High quality product ( produk berkualitas) yang layak sebagai komoditi ekspor.
Pada bagian unsur terakhir yakni Culture (Budaya Hukum) tentunya akan membawa dampak yang positif. Dengan diaturnya Arak Bali sebagai komoditi yang berkualitas tinggi, maka kondisi ini akan membawa arak Bali pada level yang lebih tinggi sebagai minuman berkelas (premium). Paradigma tersebut nantinya akan berbanding lurus dengan harga yang akan diterapkan dalam penjualan komoditi ini. Jika hari ini Arak Bali tradisonal dijual dengan harga Rp. 10.000 - Rp 60.000 tiap botolnya (per 600ml). Maka nanti saat sudah terkelola dengan baik kualitas dan kadar alkoholnya bukan tidak mungkin akan dijual dengan harga ratusan ribu rupiah bahkan sampai jutaan ( belum termasuk pengenaan cukai minuman beralkohol).
Dengan kondisi tingginya kualitas dan standarisasi kandungan alkohol Arak Bali ini nantinya konsumen dari Arak Bali tentunya akan bergeser. Jika hari ini kita melihat masyarakat kalangan bawah yang menjadi pangsa pasar utama arak Bali, maka nantinya kita akan melihat arak Bali akan naik kelas menjadi pilihan minuman beralkohol pada kalangan penikmat alkohol premium. Kondisi yang membanggakan tentunya dan jauh dari kekhawatiran masyarakat terhadap adanya banyak dampak buruk terhadap kesehatan dan tingkat gangguan keamanan serta kriminalitas yang selama ini diributkan.
Arak Bali akan menuju identitas baru sebagai minuman kelas dunia yang tak dapat dipandang sebelah mata. Meningkatnya harkat Arak Bali juga tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan citra industri pariwisata Bali. Arak Bali akan memberikan manfaat yang besar sebagai salah satu sumber devisa pemerintah. Jika hari ini keberadaan arak Bali dianggap sebagai salah satu masalah sosial, namun dengan pengelolaan yang baik masalah sosial ini berevolusi menjadi kebanggaan masyarakat Bali khususnya dan Indonesia Umumnya.
Kembali pada Teori sistem Hukum dari Lawrence M Friedman, pada bagian budaya Hukum akan terjadi perubahan yang besar. Seiring dengan meningkatnya standar kualitas Arak Bali maka penikmatnya juga bergeser. Masyarakat tak lagi menjumpai arak Bali pada kedai kedai kecil di pinggiran, karena pemasarannya tentu saja terbatas hanya pada tempat atau penjual yang memiliki ijin menjual minuman beralkohol. Secara harga jual juga akan mengalami peningkatan drasti, jadi masyarakat kelas bawah yang selama ini mendapat dampak negatifnya tak akan lagi mampu untuk membeli arak Bali, konsumsinya hanya terbatas pada event event tertentu dan khusus sifatnya.
Melihat kondisi ini, sebenarnya pengaturan Pergub Arak Bali ini tentunya adalah langkah yang genius dari Gubernur Bali Wayan Koster. Melalui kebijakan ini harapan yang tertuang dalam tema Hari Arak Bali 2023 yakni " Melalui Hari Arak Bali Kita Tingkatkan Kesadaran Kolektif Untuk Mengangkat Nilai dan Harkat Arak Bali" Adalah suatu hal yang sangat mungkin untuk dicapai. Walaupun mungkin proses yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tersebut tak bisa kita nikmati dalam waktu singkat, akan tetapi setidaknya Pemerintah Bali sudah mengambil inisiatif dan mulai bergerak untuk membenahi dan meningkatkan kualitas Miras Nenek Moyang ini. Selamat Hari Arak Bali untuk masyarakat Bali, semoga tulisan ini mampu membuka pandangan kita semua dalam menyongsong era baru yang lebih baik dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali dan pembangunan pariwisata di pulau yang kita cintai ini.
