Pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo yang dinilai kurang akomodatif terhadap warga di sekitar taman nasional dianggap menjadi penyebab terjadinya praktik illegal logging dan perburuan satwa-satwa yang dilindungi. Permasalahan terkait status pajak bagi perusahaan jasa pariwisata di sekitar taman nasional juga belum terselesaikan hingga kurun tahun 2021.Â
Adanya permasalahan terkait konservasi alam dan perekonomian tersebut akhirnya menimbulkan disintegrasi dan perbedaan sudut pandang antara para pengembang ekowisata di Taman Nasional Alas Purwo, yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Balai Taman Nasional Alas Purwo.Â
Di satu sisi, pemerintah ingin menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke kabupaten tersebut. Namun, di sisi lain, Balai Taman Nasional Alas Purwo ingin menjaga fungsi utama taman nasional tersebut sebagai kawasan konservasi.Â
Kasus yang kurang lebih sama, yakni terkait dampak ekologi dan kemungkinan-kemungkinan dampak ekonomi yang timbul akibat adanya implementasi prinsip-prinsip ekowisata yang kurang tepat juga terjadi di destinasi lainnya, yaitu di Kawasan Ekowisata Riam Pangar, Kalimantan Barat.Â
Destinasi ini dikelilingi oleh kawasan alami berupa sungai, hutan, perkebunan, dan air terjun yang menjadikan tempat tersebut semakin asri dan menarik banyak wisatawan untuk berkunjung.Â
Namun, sayangnya terdapat dampak ekologi negatif yang timbul akibat kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan ekowisata di destinasi ini. Masyarakat sekitar merasa bahwa dengan adanya pengembangan ekowisata di kawasan Air Terjun Riam Pangar dapat menimbulkan dampak pada area perkebunan maupun hutan yang ada di sekitar area objek wisata.Â
Pembangunan akomodasi seperti tempat penginapan dan berbagai fasilitas lainnya dapat menyebabkan terjadinya pengurangan luas hutan dan perkebunan. Tindakan wisatawan domestik maupun mancanegara yang semena-mena membuang sampah sembarangan juga dinilai berkontribusi dalam perusakan kelestarian alam dan kebersihan yang ada di sana.Â
Sementara dari segi ekonomi, pengembangan ekowisata di Riam Pangar dianggap meningkatkan inflasi dan menyebabkan harga jual tanah menjadi mahal sehingga masyarakat lokal cenderung kesulitan untuk membeli harga lahan di sana karena kalah dengan para investor dan wisatawan yang mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi.Â
Terjadi pula ketimpangan antar daerah dan kesenjangan pendapat antar kelompok masyarakat. Sumber daya manusia lokal yang ada di sekitar kawasan Ekowisata Riam Pangar juga dinilai masih kurang sehingga belum bisa berkontribusi secara optimal untuk pengembangan ekowisata.Â