Peran ASEAN dalam Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar tahun 2021-2023

               UN Special Reporter untuk Myanmar melaporkan keadaan ini, pada 10 Mei dilaporkan bahwa pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang tidak proposional dalam menekan demonstran, hal ini telah menewaskan sedikitnya 782 orang sejak kudeta pada 1 Februari dan 3.740 orang ditahan. sikap ini memperlihatkan bahwa sikap berwenang terus melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Myanmar. Pada Desember 2021, serangan membabi buta yang ditujukan terhadap warga sipil dan pertempuran antara militer, EAO, dan PDF membuat lebih dari 284.700 orang mengungsi, termasuk lebih dari 76.000 anak-anak (Amnesty Internasional, 2021) sikap militer ini jelas membuat pihak internasional marah dan tidak terima, pembunuhan dan penyerangan terstruktur ini jelas melanggar hak asasi manusia. Myanmar hanya membuat kesepakatan tanpa mengimplementasikan kesepakatan tersebut

C. Peran Asean Sebagai Sarana Kerjasama dan Komunikasi

               Dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di myanmar pasca kudeta militer myanmar, negara anggota ASEAN memiliki sikap yang berbeda-beda, namun hal ini tetap dihadapi melalui kesepakatan yang dibbuat, diaman adanya kerjasama dan komunikasi antar negara sehingga dapat dikasi secara bersama dan mempermudah akses antar anggota. Pada permulaannya, sebagai ketua ASEAN tahun 2021, Brunei Darussalam menyampaikan bahwa negara-negara anggota ASEAN mengikuti perkembangan di Myanmar. Namun myanmar diharapkan untuk meninjau kembali prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam ASEAN, yang dimana dalam piadagm tersebut dijelaskan bahwa negara-negara anggota harus mengikuti prinsip demokrasi, supermasi hukum, pemerintahan yang baik, serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia    

               Awalnya negara-negara anggota memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi di myanmar. beberapa di antaranya mengungkapkan keprihatinan, sementara yang lain menganggap bahwa masalah di myanmar adalah urusan internal negara tersebut. Namun ketika pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi, beserta pemerintahannya ditahan, negara-negara anggota ASEAN menunjukan kekhawatiran serius. indonesia, singapura dan malaysia menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran mereka, yang kemudian didikuti oleh filipina. di sisi lain, kamboja dan thailand berpandangan bahwa ini merupakan masalah internal myanmar, akan tetapi dengan memburuknya situasi, indonesia mengeluarkan pernyataan mendesak kepada semua pihak di myanmar agar menahan diri dan melakukan dialog.

               Pada 2 Maret 2021, ASEAN mengadakan pertemuan informal dalam bentuk video conference virtual. pertemuan informal , inisterial ASEAN (IAMM) ini bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan dan visi kamunikasi ASEAN 2025 dan bertukar pandangan mengenai isu-isu kawasan. pertemuan ini diselenggarakan sebagai hasil komunikasi antara presiden republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 5 februari 2021, yang memandang perlu pertemuan ASEAN untuk membahas situasi di Myanmar dan merencanakan apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi situasi tersebut (Kemlu RI, 2021). komunikasi sebagai anggota ASEAN, kampanye dua arah yang dilakukan indonesia dan malaysia merupakan dorongan kerjasama ASEAN dalam membangun forum dialog antar negara anggota.

Artikel ini sebagai salah satu syarat Tugas II Mata Kuliah Organisasi Internasional dengan Dosen Pengampu: Fadlan Muzakki, S.IP., M.Phil., LLM