Ancaman badai akibat ‘pertemanan’ jokowi semakin bertambah, saat adanya inisiatif dari DPR untuk melayangkan Hak Angket untuk meng‘kurus’kan KPK yang tengah mendalami kasus e-KTP, yang kesemuanya gerombolan pendukung pemerintah (Jokowi). Kendaraan utama Jokowi (PDI P) dan kendaraan yang sudah ngobral diri ke Jokowi (Golkar) menjadi dalang.
Seperti kita ketahui KPK adalah rakyat. Mencederai KPK sama saja dengan menyakiti rakyat. Karena faksi-faksi pendukung Hak Angket berada di belakang Jokowi, jelas pihak oposisi dengan mudah memaparkan ke rakyat kalau Jokowi turut meridhoi. Saya kira rakyat akan mudah percaya karena ada jalurnya.
Lagi-lagi Jokowi berpeluang disingkirkan dengan ‘plintiran’ informasi dari Hak Angket yang diduga akan memarjinalkan langkah KPK dalam menindak Korupsi. Malah citra partai Demokrat kembali terangkat karena tidak berusaha mengajukan Hak Angket saat kader-kadernya babakbelur dihajar KPK pada zaman SBY. Besar kemungkinan Capres dan Cawapres yang diusung Parpol pendukung Hak Angket di Pilpres nanti akan dihukum rakyat. Andai itu Jokowi, seperti yang diumumkan Golkar akan mendukungnya, maka Jokowi akan terkena getahnya.
Dan baru-baru ini, Pemerintah menegaskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terindikasi kuat melanggar atau melawan Pancasila dan UUD 1945. Melalui Menkopolhukam, Wiranto, pemerintah mengumumkan akan menghilangkan HTI di bumi Indonesia.
Pemerintah yang selama ini sudah dianggap sebagian kalangan tidak ramah dengan Ormas keagamaan, terutama Islam, kini niat pembubaran HTI menambah kuat dugaan itu. Pengidola HTI akan mengecam langkah yang diambil. Mereka-mereka tentu akan menuding muka Jokowi selaku pimpinan pemerintah.
Saya kira jumlah anggota dan Fans HTI di seluruh Nusantara tidak sedikit. Apalagi kader HTI sangat militan memperbesar diri. Saya sendiri sudah beberapa kali dibujuk-rayu menjadi bagian mereka, walau tidak jadi kader gak apa, mendengar pengajian saja, ajaknya.
Saat kuliah (2009), HTI melakukan pendekatan sangat romantis pada saya dan teman-teman kuliah, layaknya PDKT pada cewek jutek. Karena ada sebagian kader HTI satu Almamater, jadi demi mau bergabung segala urusan kuliah dibantu. Kalau mau ikut pengajian mereka, biar meraka antar jemput. Walau saya tidak ikut bergabung, saya yakin melalui kebaikan seperti itu ada juga yang turut bergabung.
Di Jogja juga saya pernah dijinakkan. PKL ketika itu (2013). Salah satu pekerja IKM batik tempat Praktik saya ada Kader atau Fan nya HTI, saya tidak sempat memastikan. Orangnya sangat ramah, saat-saat jam istirahat selalu mengajak saya bercakap-cakap. Pendidikan yang saya serap dari IKM itu banyak terjulur darinya. Suatu hari ia sedang khusuk membaca selembaran, mirip yang biasa disebar saat Jum’atan. Saya tanya baca apa. Rupanya selembaran itu berisi kritik pedas pada pemerintah, saya sudah lupa tentang apa. Saya ingat pernah bilang, “Kebijakan pemerintah kan untuk kebaikan bersama Mas.” Dianya menangkis dengan penjelasan panjang kali lebar. Terakhir ia menyatakan, “Pokoknya Aku demennya ya sama HTI, kritik pemerintah sampai akar-akarnya.” “Sip lah Mas!” kata saya. Kemudian, “Kritik doang, sama aja bohong.” Dalam hati.
Sudah balik Kampung (2014), rupanya HTI sudah sampai juga di Kabupaten saya. Sudah sering melakukan pengajian-pengajian. Saya pernah diajak ikut pengajian, guru orangnya, katanya penceramahnya dari Jawa. Sambil ia menanya-nanya seperti apa pergerakan HTI di pulau jawa, Bandung khususnya. Ia seolah kaget ketika saya katakan tidak masuk HTI. Katanya HTI di Kabupaten sudah banyak anggotanya, ratusan katanya.
Selain itu ada juga di perkantoran, saya punya teman kerja dari kader HTI. Apa ia mengajak saya bergabung? Ya, jelas. Saya lebih enak menolak, soalnya sebaya sih dan orangnya tidak terlalu militan ngomong, gak tau karena malu atau saya nya berbelit-belit.
Mereka yang pernah mengajak saya memang tidak terlalu memaksa saya masuk, tapi halus sekali rayuannya, awalnya saya sulit mencari alasan menolak. Karena itu, saya yakin mereka pasti sudah bersayap lebar. Asumsinya dari Kabupaten saya, ada seratus saja anggota atau penggemarnya: 100 orang x 416 Kabupaten = 41.600 seNusantara, lain lagi Kota—andai kadernya menyerang pemerintah (Jokowi) dengan melakukan pencucian otak rakyat untuk tidak memilih Jokowi di Pilpres, tentu Jokowi akan semakin ‘kurus’ jika ikut bertarung di Pilpres 2019, bukan?
