Aceh di Mata Internasional

Sebagai masyarakat Aceh, melihat secara seksama apa yang sedang terjadi di bumi yang pernah berjuluk Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Aceh), adalah negeri seribu cerita. Dimana dunia internasional pernah menyorot Provinsi tersebut karena beberapa kejadian “luar biasa” yang melanda Aceh. Berikut adalah beberapa diantaranya.

Konflik berkepanjangan hampir Tiga Dekade.

Di deklarasikannya Gerakan Aceh Merdeka pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976 sebagai afiliasi dari gerakan Darul Islam yang pernah dicetuskan sebelumnya oleh Muhammad Daud Beureueh salah satu tokoh ulama besar Aceh pada masa itu telah menimbulkan banyak hal yang terjadi, ketidakpuasan mereka atas pemerintah Republik Indonesia ketika itu telah menjalin ketidak harmonisan dengan pemerintah melahirkan konflik antar kedua belah pihak tersebut, sehingga konflik brkepanjanganpun muncul dengan mengorbankan banyak nyawa rakyat Aceh dan Tentara Nasional Republik Indonesia.

Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004.

Gempa kekuatan gempa dan Tsunami Aceh-Nias pada awalnya dilaporkan mencapai 9.0 R. Pada Februari 2005 dilaporkan gempa berkekuatan 9.3 R. Meskipun Pacific Tsunami Warning Center telah menyetujui angka tersebut. Namun, United States Geological Survey menetapkan 9.1 R. (sumber wilkipedia bebas) dengan korban tewas terbanyak di Asia yaitu lebih dari 126.915, hilang 37.063 kurang dari 517.000 kehilangan tempat tinggal. sedangkan ketinggian ombak Tsunami mencapai ketinggian 30 Meter. hingga saat ini Tanggal 26 Desember diperingati sebagai moment peringatan Tsunami di Aceh.

Proses Damai GAM – RI

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia bersama delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara resmi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) perdamaian di Helsinki, Finlandia, Senin 15 Agustus 2005. MoU tersebut mulanya dijadwalkan ditandatangani sekitar pukul 08:30 waktu Helsinki (15:30 WIB). Pertemuan yang disponsori oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtissaari, yang juga presiden Crisis Management Initiative (CMI), juga disaksikan ribuan atau bahkan jutaan rakyat Aceh melalui siaran televisi di bumi Serambi Mekkah itu dengan suka Kesepakatan tersebut akan memberikan amnesti bagi mantan anggota GAM dan diikuti dengan perlucutan senjata anggota GAM serta penarikan pasukan TNI/POLRI guna mengakhiri konflik yang berlangsung selama tiga dasawarsa.

Kesepakatan itu juga akan membatasi gerakan TNI/POLRI di Aceh, yang akan dipantau oleh tim pemantau ASEAN dan Uni Eropa.

Dinamika Politik Partai Lokal

Pasca penanda tanganan MoU Helsinki, butir-butir kesepakatan yang ditandatangani antara GAM dan Pemerintah RI kemudian direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh, item yang menjadi sorotan internasional adalah partai local (parlok) dan system pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati). Yang menarik dari proses pemilihan kepala daerah tersebut adalah calon kepala daerah yang dapat mengajukan menjadi calon kepala daerah di provinsi Aceh (dulu disebut provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) secara independent (non parpol).

Pemilu 2009 sendiri akan dikenang dalam sejarah nasional sebagai pemilu paling pluralis setelah 1955. Pada pemilu kali ini partai lokal diikutkan untuk wilayah pemilihan Aceh. Implikasi keberadaan partai lokal di Aceh tidak lepas dari hasil kesepakatan MoU Helsinki 2005 yang kemudian diterjemahkan dalam UU Pemerintahan Aceh (UU No. 11/2006 Bab XI pasal 75-88) dan peraturan organik lainnya (PP No 20/2007 tentang Partai Lokal di Aceh dan Qanun No. 7/2007 tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh).

Hasilnya 6 partai lokal pun lolos verifikasi sesuai dengan ketetapan Komite Pemilihan Independen (KIP).Berdasarkan yuridis, keenam partai lokal yang ikut pemilu: Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) adalah sah legitimasinya. Muncul juga partai pengusung perempuan , Partai Aliansi Rakyat Aceh (PARA) yang dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan KIP.

Dari keenam partai, PA-lah yang paling menonjol. Dibentuk oleh KPA, organisasi sosial-politik yang tak lain transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Simbol dan platform politik sangat khas, gabungan antara retorika politik baru dan organisasi massa ala clandestine. Maklum PA sendiri diisi oleh para intelektual dan eks kombatan yang mampu memobilisasi serta akhirnya memenangkan pertarungan politik dengan menguasai 47 %, yakni 33 kursi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)dari 69 kursi yang disediakan DPRA. Serta menguasai kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di Aceh.

Calon Independen

Dibolehkannya calon independen di daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 67 ayat 1 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh semakin mewarnai eskalasi politik di Aceh dengan diusungnya Calon Gubernur/wakil, walikota/wakil, serta Bupati/Wakil. Keputusan tersebut juga merupakan aplikasi dari hasil MoU damai Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM, dimana Ada hal yang perlu diperhatikan, yakni mengenai istilah yang digunakan, apakah menggunakan istilah independent atau perseorangan. Jika kita telesuri, awalnya istilah ini dalam UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam pasal 67 ayat(1) disebutkan “Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: (a) partai politik atau gabungan partai politik, (b) partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, (c) gabungan partai politik dan politik lokal; dan/atau (d) perseorangan. menariknya, pasangan irwandi-Nazar yang tidak diusung oleh partai berhasil mengungguli calon-calon usungan partai nasional yang pernah jaya maupun yang kharismatik serta politikus lainnya yang mengikuti bursa calon pada saat itu.

Akhirnya mahkamah Konstitusi (MK) harus direpotkan dengan pro kontra calon independent karena hasil pemilihan di Aceh serta dinamika perpolitikan di Aceh telah membuat banyak pihak di Indonesia tertarik ubtuk mengusulkan Ujji Materil tentan calon independent, pada akhirnya juga MK telah memberikan kepastian hukum melalui putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan daerah terhadap UUD NKRI 1945. MK mengabulkan sebagian dari sejumlah pasal yang diajukan pemohon, khususnya terhadap pasal 56 ayat(2), pasal 59 ayat(1), pasal 59 ayat(2) dan pasal 59 ayat (3) UU No.32/2004, yang telah membuka jalan adanya pengajuan calon kepala daerah secara perseorangan. Sedangkan untuk pasal lain, MK menyatakan tetap berlaku, termasuk pasal-pasal yang membuat ketentuan pencalonan kepala daerah melalui parpol. Keputusan MK tersebut tidak merekomendasikan tentang pengaturan lebih lanjut mengenai calon perseorangan, juga tidak memberikan batasan masa transisi tentang pelaksanaan putusan. MK berpendapat bahwa KPU, berdasarkan pasal 8 UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dapat membuat aturan untuk mengisi kekosongan hukum persyaratan calon perseorangan.

Ternyata Pemerintah Pusat dan Internasional Membuka Mata

Pada beberapa dinamika kehidupan masyarakat Aceh baik secara social Politik, Budaya serta Agama telah memberikan kedewasaan politik nasional maupun internasional, karena pertama kalinya dalam sejarah terlibatnya partai politik lokal dan calon independent dalam pemilihan umum di daerah pada satu Negara. Menaraiknya lagi beberapa daerah telah menjalankan proses legitimasi UU tentang calon independent di beberapa kota di Indonesia, diantaranya Jakarta yang notabene nya adalah ibu kota Negara, serta beberapa daerah mengajukan uji materil ke MK seperti yang dilakukan para politisi Kabupaten Lombok Tengah.

Satu hal yang paling memberikan prokontra para politikus pusat adalah tentang penolakan judicial review beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal-pasal mereka kritisi antara lain Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 I ayat (2) jo Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 ayat (4) dan pasal 8 mengatakan bahwa pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu. Pasal tersebut tentu saja mematikan harapan para calon independen untuk menjadi (paling tidak) calon Presiden. Kemudian pasal 9 dan pasal 13 ayat (1) juga secara implisit tidak memungkinknan adanya calon independen.pasal karena pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 9 undang-undang tersebut bersifat legal policy atau kebijakan hukum yang terbuka guna menciptakan sistem multipartai yang lebih sederhana. Dasar lainnya adalah pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal ini diperkuat dengan adanya pembatasan suara 20 % kursi di DPR dan 25 % suara yang sah Nasional dalam Pemilu Legislatif.

Dimata internasional sendiri proses pemilihan serta hasil yang memuaskan tentang MoU yang melahirkan UUPA (yang beberapa isinya masih jauh dari harapan, dan saat ini akan ditinjau ulang) yang juga menelurkan lahirnya Partai Politik Lokal serta calon independent telah berhasil mendapatkan apresiasi positif baik dari Negara tetangga, ASEAN, PBB, maupun dari Negara-nera Eropa dan Negara sahabat. lainnya, karena dunia telah melihat langsung bagaimana proses tersebut terjadi.

Yang terpenting adalah proses perdamaian Aceh, artinya secara keseluruhan konflik 3 Dekade akhirnya reda, pertumpahan darah tidak lagi terjadi, dan masyarakat Aceh merasa damai dengan tanpa trauma sengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Hal yang paling prinsipil pada perdamaian Aceh adalah digunakannya ide-ide resolusi damai dibeberapa Negara yang berkonflik, bahkan menjadi topic utama dikalangan organisasi perserikatan Negara-negara maupun organisasi Negara-negara di Asia-Afrika lainnya. bagaimana resolusi damai Aceh mampu diaplikasikan untuk perdamaian dunia.