Lunturnya Nilai Pancasila dan Solusinya

Masalah : "Vonis Nenek Asyani Lebih Berat Dibanding Koruptor"

kenapa? kenapa? kenapa? 

meski hukuman maling ayam "sama" Dengan hukuman para koruptor saja masih tidak adil, apalagi begini? 

Kasus ini semakin menguatkan bukti kalimat "tajam kebawah tumpul ke atas" Untuk Indonesia. 

Tidak adanya penerapan sila ke 5, melunak pada oknum oknum koruptor, dan makin menindas rakyat menengah kebawah. 

Entah kenapa ketidak adilan ini terjadi secara terang-terangan. 

Padahal Pancasila adalah dasar negara, kan? 

Menurut Saya, Solusi nya adalah :

1. Pemberantasan Korupsi di institusi hukum di Indonesia

Harus ada pengawasan yang intens terhadap para penegak hukum, banyaknya kasus penyuapan di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman menjadi bentuk keterpurukan tersendiri dalam buruknya penegakan hukum di Negara kita. 

Korupsi sekarang telah menjadi budaya yang tidak bisa diberantas, sehingga harus ada penegasan hukuman terhadap para penegak hukum yang melakukan korupsi. Penegasan ini harus member efek jera dan membuat para penegak hukum sadar akan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Pendidikian hukum yang progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlu adanya pendidikan hukum yang progresif guna menandingi pendidikan hukum status quo. Di antara ciri pendidikan hukum yang rogresif adalah kreatif, responsive, protagonist, berwatak pembebasan, dan berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia.

Tidak mengherankan saran satjipto rahardjo diatas tentang pendidikan hukum yang progresif, hal ini dikarenakan pendidikan hukum di Indonesia terlalu menekankan hukum sebagai teknologi yang tanpa nurani, dimensi nurani inilah yang telah hilang dari pendidikan hukum kita saat ini. 

Dalam konteks peninjauan kembali arah pendidikan hukum di Indonesia, hendaknya penjabarannya dalam kurikulum harus dilakukan sebaik mungkin guna menghasilkan lulusan-lulusan hukum yang tidak hanya mengerti tentang logika peraturan, namun juga kreatif dalam merespon perubahan zaman. 9

3. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum Perlu adanya kerelaan dari para penegak hukum untuk selalu diawasi oleh masyarakat, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Pengawasan oleh masyarakat ini semakin relevan sebagaimana ketika rakyat memilih presiden, gubernur dan bupati secara langsung. Dalam konteks politik, peranan pengawasan oleh masyarakat merupakan unsur yang menentukan nasib "penguasa" baik di legislatif maupun pimpinan eksekutif pada saat pemilihan umum. 

Dalam konteks negara, peranan pengawasan oleh masyarakat merupakan perwakilan suara rakyat yang telah terus menerus memiliki komitmen memenuhi kewajiban sebagai warga negara antara lain dalam membayar pajak. Oleh karena itu, untuk mengurangi kegagalan penyelenggaraan negara/pemerintahan pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan hal yang penting.

4. Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan tujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan pelaksanaan penegakan hukum yang demikian, diharapkan ke depan penegakan hukum dapat menjadi tumpuan dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan beberapa agenda penegakan hukum, yaitu pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembalakan hutan secara liar, pencucian uang, perdagangan wanita dan anak-anak, kejahatan perbankan, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.

Semoga tetap jaya Negriku, Tanahku, Rumahku, Bangsa Para Korban.