Meski tak menyebut nama, tetapi, publik dengan mudah menebak arahnya. Sebab dua hari sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyerukan agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pertanian, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Sindiran keras dilontarkan oleh politikus NasDem Irma Suryani Chaniago. Irma menyinggung kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang membuat Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari merupakan kader PDIP.Â
"Lagipula yang fatal itu menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!," ujar Irma pada 20 Januari 2023.
Pendeklarasian Anies oleh Nasdem yang disusul desakan reshuffle dari kader-kader PDIP, sementara hubungan Jokowi-PDIP pun kian memburuk telah membuat perang segitiga antara Nasdem-PDIP-Jokowi.
Dalam situasi ini, Jokowi disodorkan pilihan antara mempertahankan atau mencopot kader-kader Nasdem dari kabinet. Mempertahankan kader-kader Nasdem bisa membuat hubungannya dengan PDIP membaik, sebaliknya hubungan Jokowi-Nasdem memburuk. Begitu juga sebaliknya.
Pertanyaan bagi Jokowi, apakah dengan mempertahankan ketiga kader Nasdem akan meluluhkan Surya Paloh? Begitu juga sebaliknya, apakah bila memecat kader-kader Nasdem dan menggantikannya dengan kader-kader PDIP dapat membuat Megawati dan elit-elit PDIP melunak?
Sepertinya tidak. Surya Paloh tidak mungkin mundur dari pencalonan Anies Baswedan karena sama saja dengan melakukan dua kali blunder. Megawati pun sama. Ketua Umum PDIP ini tidak mungkin melunak hanya karena dapat tambahan menteri di kabinet.
Tapi, dari sinyal-sinyal yang disampaikan Jokowi, PDIP sepertinya menganggap Jokowi lebih memilih bersama Nasdem ketimbang berangkulan dengannya. Karena itulah, Kejaksaan Agung yang banyak dianggap sebagai proxy PDIP dimainkan. Anggapan ini tidak berlebihan sebab Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah adik kandung politisi PDIP TB Hasanuddin.
Kedekatan Jaksa Agung dengan PDIP ini sempat menjadi sorotan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). misalnya, menuding pemilihan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung berbau politis. MAKI menduga Burhanuddin dipilih sebagai Jaksa Agung karena kedekatannya dengan PDIP..
"Saya menduga pilihan kepada Burhanuddin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai, yaitu adik kandung dari TB Hasanuddin," kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.co pada 23 Oktober 2019.
Desak Jokowi ReshuffleKabinet, PDIP Maikan Kejagung?
