Pemeriksaan terhadap adik kandung Johnny G Plate, Gregorius Aleks Plate, semakin menguatkan dugaan bila kasus BTS BAKTI Kominfo telah memasuki wilayah politik. Patut diduga bila langkah Kejaksaan Agung ini tak lepas dari  desakan PDIP kepada Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet.
Pasalnya, pemeriksaan terhadap Gregorius sama sekali tidak terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Â dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G berikut infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo.
Seperti dalam artikel "Dana BAKTI untuk Adik Johnny Plate bukan Gratifikasi", Kejaksaan Agung memanggil adik kandung Menkominfo Johnny G Plate tersebut atas temuan adanya dua aliran dana perjalanan ke luar negeri dari BAKTI Kominfo kepada Gregorius. Temuan inilah yang sepertinya sedang dimainkan Kejagung untuk menersangkakan Gregorius dengan pasal-pasal terkait gratifikasi.
Padahal, Kejaksaan Agung semestinya juga mengetahui bila biaya perjalanan ke luar negeri tersebut bukan pemberian atau gratifikasi karena adik kandung Johnny Plate tersebut telah mengembalikannya. Tetapi, demi sebuah permainan politik kotor, Kejagung tutup mata.
Pemeriksaan Gregorius Terkait Sikap Politik Nasdem?
Sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada 3 Oktober 2022, PDIP gencar mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot tiga Nasdem dari kabinet. Ketiganya adalah Mereka adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.
Namun sampai awal tahun 2023, desakan PDIP itu belum juga ditanggapi oleh Jokowi. Saat ditanya wartawan pada 2 Januari 2023, Jokowi menegaskan agar masyarakat sabar menunggu.
"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di kawasan Tanah Abang.
Menariknya meski didesak mundur, alih-alih melunak, kader-kader Nasdem malah unjuk taring. Meski tidak menyebut nama, Johnny Plate misalnya, meminta politisi PDIP untuk tidak merasa seolah-olah presiden yang memiliki hak prerogatif.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden. Nggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ucap Menkominfo Johnny G Plate pada 5 Januari 2023 seperti yang dikutip Detik.com.
