Mohon tunggu...
Gatot Swandito
Gatot Swandito Mohon Tunggu... Administrasi - Gatot Swandito

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Lebih Nyaman bersama Nasdem Ketimbang PDIP

6 Januari 2023   13:28 Diperbarui: 6 Januari 2023   13:56 1088
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dalam kasus serupa, yaitu pasca disahkannya Revisi UU KPK pada Oktober 2020, Jakarta dan beberapa kota besar lainnya diselimuti aksi unjuk rasa besar-besaran. Kala itu sejumlah pihak mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu untuk Revisi UU KPK.

Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengingatkan Jokowi untuk tidak mengikuti desakan sekelompok orang.

"Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," kata Surya Paloh pada 2 Oktober 2019.

Surya mengatakannya karena sehari sebelumnya Jokowi mengatakan tengah mempertimbangkan terbitnya Perrpu.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, terutama masukan itu berupa perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi," kata Jokowi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sependapat dengan Surya Paloh.

"Karena baru saja Presiden teken berlaku langsung Presiden sendiri tarik. Kan tidak bagus. Di mana kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken berlaku kemudian kita tarik. Logikannya di mana?" kata Jusuf Kalla..

Menariknya, dengan alasan yang sama, Jokowi pun semula menolak menerbitkan Perppu Ciptaker.

"UU Ciptaker adalah inisiatif pemerintah. Disiapkan berbulan-bulan. Kemudian disetujui DPR. Ya kita senang dong. Masakan kita mau keluarkan Perppu?" kata Jokowi pada 16 November 2020.

Muncul pertanyaan, bagaimana bisa Jokowi dicegah mengeluarkan Perppu Revisi UU KPK, tetapi dibiarkan mengeluarkan Perppu Ciptaker yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat? Kemana kader-kader senior PDIP yang berada di kabinet? Bagaimana bisa Setkab Pramono Anung membiarkannya? Kenapa Menkumham Yasonna Laoly menutup mata?

Memang benar ada konflik antara PDIP-Jokowi. Dan memang saat muncul dorongan pemakzulan Jokowi pada 2015, Golkar yang menjadi salah satu penggagasnya bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi, apakah PDIP ingin mengikuti langlah Golkar yang berhasil mendapatkan ikan di air yang keruh?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun