Jokowi Lebih Nyaman bersama Nasdem Ketimbang PDIP

Luhut tidak salah, begitu juga dengan Johnny Plate, PDIP memang lebih banyak merecoki pemerintah Jokowi ketimbang membantunya. 

Pada 14 Juli 2020, misalnya, lini masa Twitter diramaikan tagar #BUMNSayangKadrun. Tagar ini viral menyusul #ErickOut yang viral sebelumnya. Jelas dua tagar yang viral itu disasarkan ke arah Menteri BUMN Erick Thohir. Bersamaan dengan serangan kepada Erick tersebut sebuah video yang diberi judul "Jokowi Marah" beredar.

Pada hari H video "Jokowi Marah" beredar, jagad Twitter diramaikan oleh tagar #GanjarNoErickYes. Sekalipun tagar tersebut menandai dukungan pada Menteri BUMN Erick Thohir, namun patut diduga kuat bila tagar tersebut sesungguhnya diviralkan sebagai upaya pembusukan terhadap Erick.

Kecurigaan tersebut menguat setelah Adian secara terang-terangan menagih janji Jokowi. Menurut Adian, Jokowi sudah empat kali menjanjikan sejumlah posisi kepada Aktivis 98. Posisi yang dijanjikan Jokowi itu antara lain duta besar, menteri, dan komisaris, 

Bahkan, menurut pengakuan Adian, pada 30 Oktober 2020 dirinya sempat dimintai nama oleh mensesneg. Dan, tidak satupun dari nama-nama tersebut mendapat jabatan seperti yang dijanjikan Jokowi. Adian tidak berbohong. Sebab, Jokowi memang pernah menjanjikan posisi menteri kepada Aktivis 98.

Adian memang tidak salah. Sebab bagaimana pun juga ia wajib mengingatkan Jokowi akan janji-janjinya. Namun, Adian patut disalahkan karena cara yang digunakannya menimbulkan kekisruhan di lingkungan Istana. Gegara ulah Adian, hubungan Megawati dan Jokowi pun terusik, Akibatnya ketidakharmonisan hubungan Megawati-Jokowi makin membesar.

Jokowi Tak Nyaman Bersama PDIP

Menurut konstitusi, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Jadi, ketiga menteri yang menduduki jabatan ini memilki posisi strategis.

Pada periode pertamanya, 2014-2019, dari tiga posisi strategis tersebut hanya satu yang diberikan Jokowi kepada kader PDIP, yakni Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini diberikan Jokowi untuk Senior PDIP Tjahjo Kumolo.

Pada periode keduanya, 2019-2024, tidak satu pun dari ketiga posisi strategis itu yang diberikan Jokowi kepada kader-kader PDIP. Menteri Dalam Negeri yang semula dijabat oleh kader PDIP diberikan kepada mantan Kapolri Tito Karnavian. Sementara, Tjahjo ditempatkan di posisi yang nyaris tidak mendapat sorotan, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Tidak diberikannya kursi Mendagri oleh Jokowi membuat PDIP tidak bisa terlalu dalam mencampuri penunjukan pejabat kepala daerah yang totalnya 272 pejabat mulai dari pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat pejabat walikota. Padahal, bagi parpol, kedudukan pejabat kepala daerah sangat strategis untuk mendulang suara.