Johnny Plate juga menyatakan perwakilan kementerian dan lembaga juga menyepakati agar sistem elektronik Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil serta KPU Umum secara khusus bisa dijaga keamanan sibernya.
Pernyataan Menkominfo ini pastinya terkait besarnya potensi serangan siber terhadap sistem keamanan data pemilu. Terlebih setelah maraknya insiden kebocoran data dalam beberapa waktu terakhir.
Namun demikian, karena penghitungan resmi pemilu masih menggunakan cara konservatif, maka yang perlu diwaspadai oleh Satgasus bukan hasil pemilu. Karena hasil pemilu tercatat pada berbagai dokumen fisik berbentuk kertas yang ditandatangani seluruh anggota KPPS dan saksi dari masing-masing peserta pemilu.
Demikian juga dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Jika diperhatikan, kejanggalan-kejanggalan pada situng lebih disebabkan oleh ulah petugasnya sendiri.
Baca: Ini Indikasi Kuat Data Pilpres 2019 di Web KPU Sengaja Diubah?
Semakin mendekati waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Satgasus pemantau pemilu pasti akan mendapat banyak laporan terkait konten-konten hoax. Konten hoax bisa dengan mudah dipatahkan dengan menggunakan bukti valid.Â
Tetapi, tidak demikian dengan menghadapi narasi. Narasi harus dihadapi dengan kecerdasan. Celakanya, rerata IQ bangsa Indonesia hanya 78. Maka Satgasus membutuhkan kecerdasan lebih untuk melawan narasi-narasi yang berpotensi mengacaukan pemilu.
