Parahnya, gegara klaim Mahfud MD ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pelindungan data semakin anjlok.
Pengalaman buruk ini pastinya tidak mau diulangi lagi oleh Jokowi dan ring satunya. Jokowi pastinya tidak ingin Bjorka semakin dipahlawankan sedangkan pemerintah dianggap sebagai pecundang.
Karena itulah Jokowi harus lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap serangan yang dilancarkan Bjorka.
Soal informasi pemecatan Menkominfo Johnny G Plate ini kuncinya adalah waktu atau timing. Sebelum atau setelah Bjorka mengunggah informasinya pada 15 September 2022.
Jika Jokowi mencopot Johnny G Plate dari kedudukannya sebagai menkominfo setelah 15 September 2022, berarti informasi yang disampaikan Bjorka benar atau valid.
Keputusan Jokowi ini justru akan semakin melambungkan nama Bjorka sekaligus semakin membenamkan pemerintah.
Pemecatan Johnny Plate setelah 15 September 2022 Â juga dapat dianggap sebagai bukti bahwa Bjorka benar-benar telah berhasil melakukan sejumlah aksi peretasan seperti yang diklaimnya. Sebaliknya, bantahan-bantahan pemerintah tentang pembobolan oleh Bjorka tidak lagi dapat dipercaya.Â
Ujung-ujungnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pun semakin menukik dan ambruk.
Ketidakpercayaan itu akan meningkatkan ketidakpedulian masyarakat dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) kepada pemerintah. Segala aturan perundang-undangan dan himbauan pemerintah terkait pelindungan data akan diabaikan. Akibatnya, ketahanan siber Indonesia semakin rapuh.
Bukan itu saja, jika Johnny Plate dipecat setelah 15 September 2022, artinya pengakuan Bjorka bahwa informasi pemecatan Johnny G Plate didapat dari temannya yang bekerja di Istana adalah benar alias valid. Ini membuktikan adanya pengkhianat di sekitar Jokowi sekaligus pengkhianatan dari dalam Istana Presiden
Isu adanya pengkhianat di sekitar Jokowi pastinya lebih menarik dari isu pembobolan data itu sendiri. Sebab, orang dalam yang menjadi pengkhianat jauh lebih berbahaya dari Bjorka yang diposisikan sebagai musuh.
