Sementara memanasnya situasi di Wadas (belum bisa dikatakan sebagai kerusuhan karena yang terjadi hanya konflik antara warga yang kontra terhadap penambangan batu andesit melawan aparat kepolisian) hanya bersifat lokal. Bahkan, eskalasi konflik yang meningkat di desa tersebut tidak sampai merembet ke desa-desa lainnya di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Karenanya, blackout internet di Desa wadas sangat disayangkan. Terlebih saat ini pemerintah tengah giat mendorong pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM untuk meng-go digital-kan usahanya. Dengan blackout internet yang terjadi berbulan-bulan di Wadas, upaya pemerintah tersebut tentu saja mendapatkan hambatan.Â
Blackout internet yang terjadi selama berbulan-bulan ini telah menimbulkan satu pertanyaan, siapa pihak yang berada di balik blackout Wadas?
Jika mencermati telepon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam video yang dibagikan lewat akun Twitter-nya, tertangkap apabila blackout yang di Wadas tanpa bukan keputusan yang dihasilkan dari koordinasi antara pejabat-pejabat daerah yang berwenang. Ini juga yang membedakan blackout di Wadas dengan blackout yang terjadi di Papua pada Agustus 2019.
Karena tanpa adanya keputusan dari pejabat yang berwenang, seperti ketika pemerintah memutuskan pemutusan koneksi internet di Papua pada 2019, blackout di Wadas bisa dikatakan ilegal-konstitusional.
Kantor Staf Presiden yang mengunjungi Wadas terkait situasi yang terjadi di sana sudah semestinya juga mempermasalahkan blackout internet yang merugikan warga setempat. Langkah ini penting, sebagai awalan untuk mencegah berulangnya blackout-blackout ilegal-konstitusional serupa. Sebab, bagaimanapun juga, pemerintahlah yang mendapatkan getahnya.
