Roadmap Indonesia Digital: Upaya Kemkominfo Antisipasi Serangan Cyber

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali menegaskan kementerian yang dipimpinnya telah menyusun Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang terdiri dari 4 pilar.

"Roadmap ini terdiri dari 4 pilar sektor strategis, yaitu Infrastruktur Digital, Tata Kelola Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital, yang penting untuk membangun transformasi digital yang tangguh," jelas Johnny dikutip dari website resmi Kominfo, pada 6 Desember 2021.

Penegasan tentang Roadmap Indonesia Digital tersebut disampaikan Johnny Plate saat Pembukaan Simposium Future Telecommunication Technologies yang berlangsung secara virtual.

Roadmap Indonesia Digital 2021-2024: Indonesia Bangun PDN

Dalam penegasannya. Johnny menjelaskan dalam Roadmap Indonesia Digital memiliki lima inisiatif. Pada inisiatif kelima disebutkan tentang pembangunan Pusat Data Nasional dan Whole-of-Government Cloud. Untuk mewujudkan inisiatif kelima ini, masih menurut Menkominfo Johnny Plate, pemerintah berencana untuk membangun empat Pusat Data Nasional, dengan pusat data pertama yang akan beroperasi pada tahun 2023.

Pusat Data Nasional yang rencananya akan dibangun Kemkominfo rencananya berlokasi di empat titik lokasi, yaitu di Bekasi Jawa Barat, Batam Kepulauan Riau, Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.

Dibangunnya di empat lokasi tersebut dikarenakan pemerintah harus menerapkan redudansi atau duplikasi penyimpanan data yang sama secara berulang dalam beberapa file sebagai langkah "back up" data. Menurut Menkominfo Johnny Plate, hal ini dikarenakan data seluruh masyarakat merupakan komponen kekuatan nasional.

Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung. Upaya ini merupakan bagian dari langkah menuju single source of truth of data, diantaranya yaitu konsolidasikan data yang tersebar pada 2.700 data center dan ruang server di seluruh Indonesia ke dalam PDN.

Selanjutnya, terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengonsolidasikan sebanyak 2.700 pusat data/ruang server menjadi 10 hingga 20 PDN. Dengan demikian sejumlah pusat data atau server akan ditutup.

PDN: Upaya Kominfo Lawan Ancaman Cyber

Upaya pemerintah melalui Kemkominfo ini pastinya juga terkait dengan kerap terjadinya kebocoran data di sejumlah instansi pemerintah. Salah satu yang paling menghebohkan adalah bocornya data peserta atau anggota BPJS Kesehatan. 

Kabar tentang kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan ini mencuat pada 20 Mei 2021. Data BPJS Kesehatan yang bocor tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji terungkap telah  diperjualbelikan lewat situs raidforums.com yang dikelola oleh akun reseller bernama Kotz.

Pada hari itu juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan telah memblokir Raid Forum dan akun pengelolanya. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kemkominfo ini sebenarnya tidak ubahnya penyegelan KPK terhadap tempat kejadian perkara (TKP) kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Bedanya, KPK berupaya mencegah penghilangan barang bukti, sedangkan Kemkominfo berusaha mengurangi pengaksesan. 

Pemblokiran raidforums.com oleh Kemkominfo untuk mencegah dampak yang lebih buruk atas bocornya data BPJS Kesehatan merupakan tindakan maksimal yang bisa dilakukan. Sebab, untuk menutup sebuah domain tidaklah mudah dan untuk itu perlu alasan kuat.

Sebagai contoh, untuk menutup FarsNews.com pada 24 Januari 2020 pemerintah Amerika Serikat lewat US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) menggunakan alasan pelanggaran atas kebebasan berekspresi. 

Sebelumnya, pemerintah AS telah mendaftarkan farsnews.com sebagai entitas yang dikenai sanksi lantaran tindakan yang dikategorikan ilegal. Sementara, sekalipun mengaku sangat dirugikan, sampai saat ini pemerintah AS belum menutup situs Wikileaks.org.

Dan, sejatinya, pemblokiran raidforums.com merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Kemkominfo. Hal ini diutarakan oleh Johnny G Plate lewat kompres yang dihelat pada 24 Mei 2024. Ketika itu Johnny mendesak percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data.

Pembocoran data BPJS Kesehatan, apapun modus yang dilakukan oleh pembocor, merupakan preseden buruk bagi pengelolaan data oleh pemerintah dan juga institusi-institusi negara lainnya. 

Karenanya, dengan dibangunnya Pusat Data Nasional diharapkan dapat menekan potensi kebocoran data. Namun, bagaimanapun juga, Roadmap Indonesia Digital masih akan bermasalah jika RUU Perlindungan Data belum juga diundangkan. RUU ini sangat penting dan bisa dibilang mendesak. Pasalnya, bangsa Indonesia telah mentransformasikan dirinya sebagai bangsa digital.

Dengan dibangunnya Pusat Data Nasional di empat lokasi, Indonesia telah melangkah lebih maju di era digital. Bukan itu saja, melalui  Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang dikembangkan ke dalam empat pilar oleh Menkominfo Johnny G Plate, Indonesia telah menyiapkan diri dari ancaman serangan cyber.