5G Dimanfaatkan Kelompok Radikal, Bocoran Dokumen Ini Perlu Dicermati Menkominfo Johnny Plate

Secara bertahap Indonesia mulai memasuki era komunikasi 5G. Menkominfo Johnny Plate pun mengajak masyarakat memerdekakan bangsa Indonesia serta mengisi dengan nilai-nilai Pancasila atau social justice. Ajakan ini disampaikan menteri asal Partai Nasdem itu saat memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.

Namun demikian, kemajuan teknologi bukannya tanpa potensi dampak negatif yang menyertainya. Begitu juga dengan kemajuan teknologi komunikasi yang kini telah memasuki generasi kelimanya. Begitu juga dengan teknologi 5G yang berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kriminal dan juga kelompok radikal.

Potensi dimanfaatkannya teknologi 5G oleh kelompok-kelompok radikal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilangsungkan secara virtual dari Gedung Pancasila,. 

"Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar-negara akan semakin mudah dan cepat. "Kemudahan teknologi bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, ke seluruh usia, bahkan tidak mengenal lokasi dan waktu," kata Jokowi seperti yang dikutip Liputan6.com.

Padahal, ada atau tidak teknologi 5G, kelompok-kelompok radikal sudah memanfaatkan teknologi komunikasi, khususnya internet. Bahkan, bisa dibilang, kelompok-kelompok radikal mampu memaksimalkan teknologi dalam gerakannya. 

Sayangnya, dalam menghadapi pemanfaatan teknologi komunikasi oleh kelompok radikal tersebut, pemerintah tidak lebih dari sekadar "pemadam kebakaran". Kemkominfo, misalnya, hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs dan akun-akun yang dinilai membawa pesan radikalisme.

HTI bukan Kelompok Ecek-ecek

Kelompok radikal yang berafiliasi pada organisasi transnasional bukanlah kelompok anak baru gede (ABG), apalagi ecek-ecek. Kelompok ini memiliki organisasi yang rapi. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, berafiliasi dengan Hizbut Tahrir (HT) yang berbasis di London, Inggris. 

HT dikenal memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi internet dalam mengomunikasikan propaganda-propagandanya. Lewat propaganda-propagandanya itu, HT sanggup mempengaruhi rakyat Libya untuk memberontak terhadap Muammar Khadafi.

Tetapi, ini yang tidak diperhatikan, HT sebenarnya merupakan kolaborator Amerika beserta sekutunya, termasuk Israel dan Arab Saudi. Ketika AS dan CS-nya menjatuhkan Khadafi, HT mendukung gerakan penjatuhan tersebut. Begitu juga saat AS dan sekutunya berupaya menggulingkan Presiden Suriah Bashar al Assad, HT tampil sebagai corong propagandanya.

Dokumen "Op. HMG Trojan Horse"

Pada September 2020, jurnalis investigasi Middle East Eye, Ian Cobain mendapatkan dokumen rahasia yang berisikan sebuah operasi yang diberi titel "Op. Her Majesty's Government Trojan Horse".

Dalam dokumen dirincikan lima program propaganda pemerintah Inggris di Suriah yang dimulai pada 2012. Untuk melancarkan propagandanya, pemerintah Inggris membangun jaringan jurnalis warga guna membentuk persepsi konflik.

Dengan dana dari Inggris, AS, dan Kanada, para jurnalis warga yang terlibat dalam program propaganda tersebut dikendalikan oleh satu kontraktor yang bermarkas di Istanbul dan Amman. Para jurnalis warga  tersebut ditugasi untuk memproduksi cuplikan TV, program radio, media sosial, poster, majalah, sampai komik anak-anak.

Proyek tersebut dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Inggris (MOD) dan sejumlah perwira intelijen militer. Sementara, kendali proyek ini berada di bawah kendali Dewan Keamanan Nasional pemerintah. Selama 2015-2016, proyek ini menganggarkan 9,6 juta  atau $ 11,9 juta. Pada tahun-tahun berikutnya, anggaran yang dialokasikan jauh lebih besar lagi.

Menurut dokumen yang bocor tersebut, Dinas Intelijen Inggris mengoperasikan proyek ini, pemerintah Inggris memberikan kontrak kepada perusahaan komunikasi. Perusahaan komunikasi inilah yang melatih juru bicara oposisi, mengelola kantor pers, serta mengembangkan akun media sosial mereka.

Beberapa kontraktor pemerintah Inggris yang aktivitasnya terungkap dalam dokumen yang bocor ini diketahui memiliki afiliasi dengan dengan al-Qaeda Suriah, Jabhat al-Nusra dan cabang fanatiknya.

HTI Operator Media Intelijen Inggris

Pada 2013, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto mengakui bahwa meski tidak secara kelembagaan terlibat langsung dalam jihad melawan rezim kafir Bashar Al-Assad di Suriah, namun Hizbut Tahrir mengakui secara personal banyak anggota Hizbut Tahrir ikut berjihad di Suriah.

Yusanto pun mengungkapkan bahwa secara personal anggota Hizbut Tahrir terlibat dalam jihad di Suriah. Menurutnya, jihad di Suriah termasuk fardhu ain. Pernyataan ini disampaikan Yusanto saat Muktamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno pada 2 Juli 2013. Ditambahkan Ismail, sebagaimana sholat fardhu, berjihad secara personal di Suriah tidak ada lagi kaitannya dengan kelompok.

Menariknya, di sisi lain Yusanto menyebut bahwa secara kelembagaan, Hizbut Tahrir  pernah mengikuti sumpah setia kepada Jabhah Al-Nusrah. Katanya, sumpah tersebut untuk memastikan bahwa jihad di Suriah dalam upaya untuk menegakkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah.

HTI merupakan "anak cabang" dari HT. HT merupakan pendukung Al Nusra. Sementara, menurut dokumen Op. HMG Trojan Horse, kontraktor yang merupakan bagian dari proyek propaganda adalah pendukung Al Nusra. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bila HTI, secara tidak langsung, merupakan bagian dari proyek media yang dijalankan Dinas Intelijen Inggris.

Dengan menjadi bagian dari operasi media yang dikendalikan oleh MI6, HTI mengambil banyak pelajaran. Inilah yang membuat HTI terlihat begitu tangguh di jagad dunia maya. Propaganda HTI di dunia maya bahkan sulit dibendung.

Teknologi 5G yang memiliki sejumlah keunggulan dari empat generasi sebelumnya pastinya akan dimanfaatkan secara maksimal oleh HTI untuk menyemburkan propaganda-propagandanya lewat internet. Inilah yang seharusnya menyadarkan Menkominfo Johnny Plate beserta jajarannya.

Sebagai Menkominfo, Johnny Plate pastinya memiliki tanggung jawab besar dalam menghadapi propaganda HTI yang dianggap membahayakan bangsa dan negara. Johnny Plate bisa melakukannya dengan menggaet institusi-institusi lain, seperti BNPT, BIN, dan Polri. Namun demikian, terkait peluncuran 5G, Menkominfo Johnny Plate pun tidak bisa memandang sebelah mata peran netijen.