Lagi-lagi rilis hasil survei menuai kontroversi. Kali ini hasil survei Media Survei Nasional atawa Median yang drilis pada 22 Februari 2018 mendapat sorotan.
Salah satu "temuan" Median yang mendapat sorotan adalah bahwa pemilih Partai Demokrat lebih memilih Jokowi daripada putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono apabila pilpres digelar saat ini..
"Grassroot Demokrat justru lebih memilih Jokowi daripada Agus Harimurti Yudhoyono," kata kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil surveinya di Jakarta, sebagaimana dikutip Kompas.com
Menurut Median, responden yang memilih Partai Demokrat, sebanyak 22,5 persen menjatuhkan pilihannya ke Jokowi apabila pilpres digelar saat ini. Sementara yang memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 17,5 persen.
Tidak ada yang salah dengan angka-angka yang disajikan Median dalam rilis surveinya tersebut. Demikian juga dengan hasil survei yang menyebut konstituen atau pemilih Golkar, PPP, Hanura dan PAN lebih banyak yang memilih Prabowo Subianto ketimbang Joko Widodo apabila pilpres digelar saat ini (Sumber: Kompas.com).
 Karenanya salah besar jika Ketua Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi hasil survei Median tersebut dengan mengatakan, "Survei ini sgt diragukan keakurasiannya, cenderung hanya persepsi sj. Sy meyakini yg disurvei blm tentu kader Demokrat. Harusbya yg di survei yg punya KTA DEMOKRAT. Medium jika tdk mampu tunjukkan bahwa yg disurvei punya KTA DEMOKRAT, mk hasil surveinya NOL BESAR".
Survei ini sgt diragukan keakurasiannya, cenderung hanya persepsi sj. Sy meyakini yg disurvei blm tentu kader Demokrat. Harusbya yg di survei yg punya KTA DEMOKRAT.
Medium jika tdk mampu tunjukkan bahwa yg disurvei punya KTA DEMOKRAT, mk hasil surveinya NOL BESAR https://t.co/9VfFT68D51--- FERDINAND HUTAHAEAN (@LawanPoLitikJKW) February 22, 2018
Jelas dalam sejumlah pemberitaan, tertulis "pemilih atau konstituen". Konstituen, menurut Kamus Politik Rebanas.com berarti anggota atau masyarakat pendukung parpol. Jadi pemilih belum tentu merupakan anggota parpol. Demikian juga dengan konstituen. Bukankah anggota Demokrat yang memiliki KTA jauh lebih sedikit dari pemilih Demokrat dalam Pileg 2014 yang menyentuh angka 12,7 juta.
Kemudian, sebagai bahan perbandingan, dalam survei pemasaran atau marketing research, karyawan pada perusahaan yang bergerak di bidan yang menjadi obyek survei tidak bisa dijadikan responden. Misalnya, karyawan pabrik rokok tidak bisa menjadi responden dalam survei yang terkait rokok.
Sayangnya, dari pencarian lewat sejumlah pemberitaan, publik tidak mengetahui kriteria 1.000 responden yang dipilih oleh Median dalam surveinya yang digelar dalam periode 1-9 Februari 2018 tersebut. Tidak jelas, apakah Median menghalalkan anggota parpol untuk menjadi survei terkait dukungan dalam Pemilu 2019?
