Jadi, wacana yang digagas Tjahjo sama sekali tidak bisa ditolak dengan dalih apapun, apalagi hanya dengan bermodalkan tuduhan adanya potensi independensi kedua perwira Polri tersebut.
Lagi pula, sekuat apa pun sulit bagi Djarot Saiful Hidayat untuk dapat memenangkan Pilgub Sumatera Utara 2018. Begitu juga dengan TB Hasanuddin yang berpasangan dengan Anton Charliyan.Sedangkan Ridwan Kamil yang konon menurut sejumlah lembaga survei memiliki tingkat elektabilitas tertinggi pun masih bisa dikalahkan. Â
Lawan politik Jokowi dan juga kawan politik dari Nasdem pun tidak bisa membandingkan wacana Tjahjo untuk Jabar dan Sumut dengan tidak ditunjuknya perwira Polri atau TNI saat pagelaran Pilgub DKI 2017 di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju berpasangan.
Benar, jika membandingkan kerawanan keamanan, potensi terjadinya masalah keamanan saat Pilgub DKI 2017 jauh lebih tinggi ketimbang Pilgub Jabar 2018 dan Pilgub Sumut 2018. Tetapi, sebagai politisi gaek yang juga senior PDIP, Tjahjo pastinya punya pertimbangan lain.
Dan, jika melihat Pilkada Serentak 2017, keputusan menjadikan Mayjen (Purn) Soedarmo sebagai pejabat gubernur Aceh sangat tepat. Hal ini terbukti dari data yang dirilis Bawaslu.
Menurut data Bawaslu, Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2017 yang dikeluarkan oleh Bawaslu selain Papua Barat ( yang paling tinggi) dan Banten.
Dalam Data Indeks Kerawanan Pemilu 2017 yang dirilis oleh Bawaslu, Papua Barat memiliki IKP sebesar 3,38%, Aceh sebesar 3,33% dan Banten sebesar 3,15%. Sedangkan DKI Jakarta dengan IKP sebesar 2,30% berada di urutan kelima setelah Sulawesi Barat (Sumber: BBC.com)
Biarkan saja Tjahjo dengan wacananya. Toh, sebagai bagian dari kekuasaan Tjahjo bisa leluasa memanfaatkan segalam macam aturan yang ada.
Toh, wacana Tjahjo ini sudah sesuai Pasal 201 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Kepolisian.
Jadi, tanpa mengacu pada Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang berbunyi, "Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi." pun kebijakan Tjahjo sudah tepat.
