"Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros)," cuit @RadioElshinta pada 22 September 2017.
Tak ayal lagi, gegara kicauan yang di-posting akun resmi Radio Elshinta tersebut, sekali lagi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat sorotan tajam.
Sontak, bebarengan dengan mem-viral-nya twit soal kedatangan 5.000 senjata ilegal tersebut, kritikan, kecaman, bahkan be-bully-an dilontarkan ke arah mantan KSAD kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 13  Maret 1960 ini. Apalagi, ketika itu Gatot Nurmantyo tengah menjadi sasaran kritik pedas setalah menggalakkan nonton bareng film G30S/PKI.
Mengikuti perkembangan informasi tentang akan didatangkannya 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer ini bagaikan membaca novel thriller yang penuh dengan kejutan-kejutan tak terduga.
Seperti membaca novel-novel karya Dan Brown, tempo perkembangan kasus "5.000 pucuk senjata" ini begitu cepat. Hanya dalam hitungan jam, informasi baru datang atau berdatangan. Setiap infornasi yang datang kemudian dapat membenarkan atau mematahkan informasi sebelumnya.
Hanya saja, tidak seperti membaca novel Dan Brown dengan Robert Langdon sebagai tokoh utamanya, dalam kasus "5.000 pucuk senjata ini, masyarakatlah yang menjadi pemeran utamanya.
Dan, tidak seperti Langdon, kitalah yang berlarian dari media yang satu ke media yang lainnya dari media arus utama ke media sosial untuk mencari informasi, dan juga berkonflik dengan informasi dan kelompok yang berbeda pendapat.
Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros) pic.twitter.com/8UaacRHF8O
--- Radio Elshinta (@RadioElshinta) September 22, 2017
Informasi tentang akan didatangkannya 5.000 senjata itu disampaikan Gatot Nurmantyo saat berpidato di hadapan sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI di Cilangkap, Jakarta, pada 22 September 2017. Dalam pidatonya itu, Gatot menegaskan jika informasi yang disampaikannya berstatus A1.
Selang 2 hari kemudian Menko Polhukam Wiranto angkat bicara. Menurut penjelasannya, BIN membeli 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk kepentingan Sekolah Tinggi BIN.
Oleh media, penjelasan Wiranto tersebut diposisikan sebagai "pelurusan". Walhasil, informasi yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo pun distempel tidak akurat, bahkan hoax.
