Sebagai Menko Polhukam, Wiranto tidak mungkin membiarkan polemik ini berlanjut dan memanas. Selain itu, Wiranto pun tidak akan membiarkan salah satu pihak dipersalahkan dalam persoalan ini.
Karenanya, Wiranto menyebut impor senjata yang dilakukan oleh Polri tidak akan mengganggu keamanan nasional.
"Bahwa tidak ada satu hal yang menyebabkan gangguan keamanan nasional, itu dulu saya jamin. Peristiwa ini, jadi yang saya jamin adalah bahwa masalah internal ini kita selesaikan dan tidak menganggu keamanan nasional," kata Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada 1 Oktober 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)
Sebagaimana yang diberitakan, selama 3 tahun terakhir Polri sudah 3 kali melakukan pembelian persenjataan serupa. Lantas, kenapa baru pada pada 2017 yang dipermasalahkan. Begitu pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh pengamat, politisi, akademisi, LSM.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, pengadaan senjata tersebut sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.
"Kemudian proses berikutnya di-review staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," kata Setyo pada 30 September 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)
Dalam kesempatan yang sama, Setyo membantah adanya penahanan persenjataan milik Polri oleh BAIS TNI.
"Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI," ucap Setyo.
Menurut dia, jika dalam pengecekan tersebut, bisa jadi tidak diloloskan. Namun, hal itu belum pernah terjadi.
Namun, hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wiranto memutuskan sebanyak 280 senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter tersebut akan dikeluarkan dengan menggunakan rekomendasi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"SAGL 40 x 46 yang masih tertahan di Bea Cukai bandara Soetta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)
