Dua belas hari jelang meninggalkan tampuk pemerintahannya, Presiden Megawati Soekarnoputri mengirim surat No.R32/Pres/10/2004 ke DPR tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.
Jenderal Ryamizard Ryacudu yang saat itu menjabat sebagai KSAD pun diusulkan sebagai pengganti Jenderal Endriartono Sutarto yang sudah menyatakan mengundurkan diri pada 24 September 2004.
Tetapi, pada 26 Oktober 2004. dengan alasan demi kesinambungan di tubuh TNI dan konsolidasi jajaran pemerintah menyeluruh Presiden SBY mengirimkan surat No. R41/Pres/10/2004 ke DPR yang isinya menarik surat pengunduran diri Endriartono sebagai Panglima TNI.
Karena keputusan SBY tersebut, Endriartono tidak jadi pensiun dan melanjutkan masa tugasnya sebagai prajurit dengan jabatan Panglima TNI.
Sementara, jelang Pemilu 2014, dengan dalih mengamankan Pemilu 2014, SBY mempercepat pergantian Kapolri. Jenderal Timur Pradopo yang normalnya baru memasuki masa pensiun pada Januari 2014 digantikan oleh Komjen Sutarman pada akhir Oktober 2013.
Tidak berbeda dengan masa pensiun Endiartono dan Timur, demikian juga dengan masa pensiun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Masa pensiun Gatot tergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.
Gatot bisa saja memasuki masa pensiun tepat waktu pada Maret 2018 nanti. Bisa juga ngaret sampai waktu yang tidak ditentukan,. Atau bahkan bisa juga sebelum Maret 2018. Dan untuk itu, alasan apa saja bisa dipakai, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun.
Tetapi, persoalan waktu pensiun bagi Gatot berbeda dari Endiarto maupun Timur. Gatot, diakui atau tidak, sudah menjadi salah seorang capres alternatif yang bakal menjadi lawan bagi Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.
Memang, tingkat popularitas Gatot masih jauh dibanding popularitas Jokowi maupun Prabowo Subianto. Demikian juga dengan tingkat elektabilitasnya. Tetapi, tingkat popularitas Gatot tidak berjarak jauh dengan tingkat elektabilitasnya.
Artinya, untuk dapat menyaingi Jokowi maupun Prabowo, Gatot hanya perlu menggenjot sosialisasinya. Di sinilah persoalan ketersediaan waktu sangat menentukan bagi Gatot jika ingin maju dalam Pilpres 2019.
Maka terjadilah tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dengan Gatot. Jokowi bisa saja menghalangi Gatot untuk nyapres dengan memundurkan masa pensiun Gatot. Sebaliknya, Gatot ingin memasuki masa pensiunnya tepat waktu yang memungkinkannya untuk menggeber popularitasnya.
Itulah situasi yang terjadi. Dan, dalam politik situasi seperti ini sangatlah wajar. Apakah Jokowi bisa disebut melanggar hak konstitusi yang dimiliki Gatot untuk dipilih dalam Pilpres 2019? Jawabannya, tentu saja tidak.
Gatot pastinya akan berupaya mengantisipasi jika Jokowi benar-benar akan memundurkan masa pensiunnya, Gatot pun kemudian menjadikan dirinya sebagai duri dalam daging bagi Jokowi. Gatot pun memancing Jokowi untuk membuang "duri" itu.
Dengan memerintahkan jajarannya nonton bareng film G30S/PKI yang juga diikuti oleh masyarakat umum, Gatot mengirim pesan kalau perintah yang sama akan kembali dikeluarkannya jika sampai September 2018 nanti Jokowi belum juga memensiunkan dirinya.
Baik Gatot maupun Jokowi pastinya tahu jika tahun 2018 adalah tahun politik bagi bangsa Indonesia. Karenanya, dampak dari pemutaran film G30S/PKI pada September 2018 pastinya akan lebih memanaskan suhu politik.
Sama seperti Jokowi yang tidak bisa dipersalahkan jika menghalangi Gatot untuk nyapres, demikian juga dengan Gatot. Gatot pun tidak bisa dipersalahkan karena memerintahkan prajuritnya gelar nobar film G30S/PKI.
Apalagi, ancaman adanya kebangkitan PKI juga disampaikan pemerintah Jokowi lewat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ryamizard mengatakan telah memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh TNI. Informasi itu dilengkapi fakta-fakta yang menunjukan adanya indikasi kebangkitan PKI.
Kapan Waktu yang Tepat Bagi Jokowi Untuk Memensiunkan Gatot Nurmantyo?
Semenjak Gatot menghadiri aksi 212 pada 2 Desember 2016, sudah muncul desakan dari sejumlah pendukung Jokowi kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan Gatot.
Suara-suara itu semakin keras begitu Gatot mengajak nobar film G30S/PKI. "Pecat Gatot Nurmantyo sekarang juga!" begitu kira-kira suara pendukung Jokowi lewat akun media sosialnya.
Sebenarnya, jika membaca pemberitaan pada Januari 2017 lalu, Istana sudah lama gerah dengan sikap Panglima TNI. Sebagaimana yang dibocorkan "orang Istana" kepada reporter Reuters, Jokowi menegur Gatot karena dianggap telah lepas kemdali.
Karenanya, Jokowi pastinya bakal memensiunkan Gatot. Persoalannya, kapan waktu yang tepat?
Jika Jokowi memensiunkan Gatot sebelum Maret 2018 atau sebelum masa pensiun Gatot tiba, pastinya akan menimbulkan polemik. Gatot pastinya akan memanfaatkan polemik itu sebagai momentum keduanya. Dengan begitu, popularitas Gatot akan melesat. Demikian juga dengan elektabilitasnya. Dan, Jokowi (juga Prabowo) pastinya tidak menghendaki hal ini terjadi.
Tetapi, jika sampai September 2018 belum dipensiunkan, Gatot akan kembali mengusik Jokowi dengan isu kebangkitan PKI. Sekali, lagi Gatot tidak salah, kebangkitan PKI juga menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, Jokowi pun megatakan "gebuk" jika PKI kembali bangkit.
Jika Prabowo dirugikan dengan dipensiunkannya Gatot, tidak demikian bagi Jokowi. Bagi Jokowi, menghadapi Prabowo atau Gatot tidak ada bedanya. Tetapi, karena Gatot sudah menjadi duri dalam daging, maka Gatot harus dicabut, dalam artian dipensiunkan. Masalahnya, kapan!
Jokowi pastinya sebisa mungkin mengulur waktu pensiun Gatot, Semakin mendekati waktu Pemilu 2019 semakin baik, karena waktu yang dimiliki Gatot semakin terbatas. Tetapi, Jokowi hanya memiliki batas waktu sampai September 2018.
Jelas, dengan berbagai pertimbangan, Jokowi tidak akan menuruti desakan yang memintanya untuk segera memensiunkan Gatot dan baru akan memensiunkan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sebelum September 2018.
